RRI.CO.ID, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mengucurkan anggaran untuk mendukung pengembangan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) pada tahun 2026. Dana yang dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut mencapai Rp3,5 miliar.

Anggaran itu dikelola Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Sumenep guna menunjang pembangunan fasilitas dan kebutuhan operasional kawasan APHT.

Kepala DKUPP Sumenep, Moh. Ramli, menjelaskan sebagian dana digunakan untuk pembangunan gudang, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi pengadaan berbagai sarana pendukung.

“Pembangunan gudang sekitar Rp1,5 miliar, sementara anggaran lainnya untuk melengkapi sarana dan prasarana operasional,” ujarnya, Senin 25 Mei 2025.

Ia menyebut sejumlah kebutuhan yang direncanakan meliputi pendingin ruangan, kendaraan operasional, perlengkapan kantor, lemari arsip, perlengkapan audio, hingga mobil logistik.

Meski demikian, proses pengadaan fasilitas tersebut saat ini masih dalam tahap administrasi dan belum direalisasikan sepenuhnya.

“Untuk pengadaan sarana prasarana masih berproses,” katanya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Sumenep meminta pelaksanaan pembangunan APHT terus dikawal agar program yang telah berjalan beberapa tahun tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi sektor industri hasil tembakau.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, mengatakan pembangunan APHT telah menyerap anggaran cukup besar sejak dimulai pada 2021 sehingga pengelolaannya perlu diawasi secara serius.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan pembangunan dan operasional APHT berjalan sesuai tujuan serta memberikan dampak terhadap pengembangan industri tembakau lokal.

“Jangan sampai pembangunan yang sudah menghabiskan anggaran besar ini tidak berjalan maksimal,” katanya.

Ia juga berharap perkembangan pembangunan dan operasional APHT dapat disampaikan secara terbuka kepada publik maupun DPRD sebagai bentuk transparansi pelaksanaan program.

“Karena APHT sudah mulai beroperasi, maka progres dan pengelolaannya harus terus dipantau,” ucapnya.