RRI.CO.ID, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep menilai dominasi distributor swasta dalam penyaluran minyak goreng subsidi MinyaKita menjadi salah satu penyebab harga di pasaran sulit dikendalikan.

Saat ini, harga MinyaKita di sejumlah pasar tradisional berada di kisaran Rp19 ribu hingga Rp21 ribu per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengungkapkan distribusi MinyaKita dari Bulog hanya sekitar 15 persen dari total peredaran di pasar. Sementara sebagian besar pasokan masih berasal dari distributor non-pemerintah.

“Karena distribusi lebih banyak dilakukan pihak swasta, pemerintah perlu melakukan intervensi agar harga tetap terjangkau,” ujarnya, Kamis, 21 Mei 2026.

Sebagai langkah pengendalian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bulog mengoptimalkan program Warung Inflasi untuk menjual minyak goreng sesuai HET kepada masyarakat.

Program tersebut dijalankan dengan pola distribusi fleksibel, mulai dari warung tetap di kawasan UPT Pasar Anom hingga layanan keliling ke pasar-pasar kecamatan.

Menurut Dadang, strategi itu dilakukan agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar di tengah fluktuasi pasar.

Selain itu, operasi pasar dan pengawasan harga juga terus dilakukan guna mengantisipasi praktik penjualan di atas ketentuan pemerintah.

“Pengawasan tetap kami lakukan secara intensif supaya harga minyak goreng bisa terkendali,” ucapnya.