RRI.CO.ID, Sumenep - Komunitas Peduli Inklusi Sumenep mulai menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat layanan pendidikan inklusif di tingkat sekolah reguler di Kabupaten Sumenep. Tidak sekadar menjadi komunitas diskusi, organisasi yang dikenal dengan nama Kopi Sumenep itu mulai menyusun program pendampingan teknis bagi sekolah dan guru.

Langkah tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Multimedia SMPN 2 Sumenep, Jumat, 8 Mei 2026. Pertemuan diikuti pengurus harian Kopi Sumenep bersama Forum ASD dan Disabilitas (Fasda) Inklusi Sumenep.

Dalam forum itu, para peserta membahas sejumlah kebutuhan mendesak implementasi pendidikan inklusif di sekolah, mulai dari peningkatan kapasitas guru pendamping anak berkebutuhan khusus (ABK), monitoring dan evaluasi layanan inklusi di sekolah, hingga penguatan kompetensi anggota komunitas.

Ketua Fasda Inklusi Sumenep, Eka Yuniarti, mengatakan program yang telah dirumuskan akan diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan pendidikan inklusif.

“Nanti program yang sudah kita susun akan diajukan ke Dinas Pendidikan. Harapannya, ikhtiar untuk membantu layanan inklusi di Sumenep mendapat dukungan,” ujar Eka Yuniarti.

Menurut dia, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah khusus, tetapi juga harus diterapkan di sekolah reguler agar seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang setara.

Kopi Sumenep juga menilai pelatihan bagi guru pendamping perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, guru di sekolah inklusi membutuhkan keterampilan teknis dalam mendampingi siswa dengan hambatan belajar maupun kebutuhan khusus lainnya.

Ketua Kopi Sumenep, Moh. Rais, menegaskan penguatan kapasitas internal komunitas menjadi salah satu prioritas agar pendampingan kepada sekolah dapat berjalan optimal.

“Pengurus harus terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri terkait pendidikan inklusi, baik melalui pelatihan, studi banding, maupun diskusi,” kata Moh. Rais.

Sementara itu, anggota Fasda Inklusi Sumenep, Ali Harsojo, mendorong komunitas tersebut aktif membantu sekolah dalam menjalankan program inklusi, termasuk screening peserta didik baru dan penyusunan program pembelajaran individual.

“Kolaborasi antara komunitas, sekolah, dan pemerintah daerah penting agar layanan pendidikan inklusif tidak berhenti pada kebijakan administratif, tetapi benar-benar diterapkan di ruang kelas,” jelas Ali Harsojo.

Rapat koordinasi itu ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas dukungan terhadap pendidikan inklusif di Kabupaten Sumenep, terutama bagi anak-anak dengan kebutuhan belajar khusus agar memperoleh layanan pendidikan yang setara dan bermutu.