Ketimpangan Pembangunan Sumenep 2025: Infrastruktur, Kesehatan, dan Ekonomi

RRI.CO.ID, Sumenep - Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep masih menjadi persoalan krusial. Perbedaan tersebut terlihat pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, ekonomi, hingga ketersediaan tenaga aparatur.

Isu ini kembali mencuat dalam pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025, di mana pemerintah daerah mengakui bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai.

Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim menyebut, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama, terutama akibat pemotongan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan.

“Kondisi anggaran memang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, sehingga belum bisa merata sepenuhnya,” katanya. Kamis, 30 April 2026.

Akibatnya, sejumlah wilayah kepulauan masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan publik. Hal ini turut berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta kualitas pelayanan dasar.

Di sektor kesehatan, misalnya, layanan di RSUD dr. Moh. Anwar sempat menjadi sorotan akibat keluhan masyarakat. Meski pemerintah mengklaim telah melakukan perbaikan, isu kualitas layanan masih menjadi perhatian.

Sementara di bidang pendidikan, pemerataan akses dan kualitas layanan juga dinilai belum optimal, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

"Saat ini Pemerintah daerah menyatakan telah mulai melakukan pembangunan di beberapa titik kepulauan, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara serius, agar pembangunan benar-benar dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Sumenep, tanpa terkecuali.