RRI.CO.ID, Sumenep - Menjelang Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) yang diperingati setiap 30 April, Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep memilih memperkuat koordinasi lintas level dengan melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Jawa Timur.

Kunjungan lima komisioner KI Sumenep ini dipimpin Ketua Moh Rifai, didampingi Ahmad Ainol Horri, Kamarullah, Hasdani Roi, dan Winanto. Kehadiran mereka diterima langsung jajaran pimpinan KI Jatim, yakni Ketua A. Nur Aminuddin, Wakil Ketua Yunus Mansur Yasin, serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Elis Yusniyawati.

Alih-alih berfokus pada seremoni HKIN, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyelaraskan langkah strategis dalam penguatan tata kelola keterbukaan informasi di daerah. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar lebih cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat.

Ketua KI Sumenep, Moh Rifai, menegaskan bahwa penguatan sistem keterbukaan informasi menjadi prioritas, terutama dalam memastikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berjalan efektif di tingkat daerah.

“Yang kami dorong bukan hanya kepatuhan administratif, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat keterbukaan informasi itu sendiri,” ujarnya. Selasa 28 April 2026

Ia menambahkan, momentum HKIN dimanfaatkan sebagai titik evaluasi sekaligus akselerasi untuk memperbaiki berbagai aspek layanan informasi di badan publik.

Sementara itu, KI Jawa Timur menilai langkah KI Sumenep sebagai bentuk keseriusan dalam membangun sistem informasi publik yang kredibel. Ketua KI Jatim, A. Nur Aminuddin, menyebut inisiatif tersebut sebagai indikator komitmen yang kuat dari para komisioner.

“Upaya yang dilakukan KI Sumenep menunjukkan arah yang jelas dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah,” katanya.

Ia juga mendorong agar sinergi antara KI kabupaten dan provinsi terus ditingkatkan, terutama dalam pembinaan badan publik dan penyelesaian sengketa informasi.

Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan Sumenep mampu menghadirkan layanan informasi yang lebih responsif serta mendorong partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah, sehingga transparansi tidak berhenti pada regulasi, tetapi menjadi praktik yang hidup di tengah masyarakat.