RRI.CO.ID, Sumenep – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memperluas perlindungan pekerja rentan melalui pengalihan sebagian anggaran pelatihan kerja menuai perhatian dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menilai bahwa peningkatan jumlah penerima program jaminan sosial merupakan langkah positif. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi perhatian terhadap program peningkatan keterampilan tenaga kerja.

“Perlindungan sosial memang penting, tetapi pelatihan kerja juga harus tetap menjadi prioritas. Keduanya harus berjalan seimbang,” ujarnya. Jum'at 24 April 2026.

Menurutnya, pelatihan kerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Selain itu, Juhari juga menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat. Ia meminta pemerintah daerah memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kelompok pekerja yang membutuhkan.

“Pendataan harus akurat agar program ini tidak salah sasaran. Ini penting untuk menjaga efektivitas kebijakan,” katanya.

Ia berharap, ke depan pemerintah daerah mampu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada perlindungan jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian tenaga kerja.

Dengan demikian, program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.