SR di Madura Perlu Dijaga Keberlanjutannya untuk Putus Rantai kemiskinan

RRI.CO.ID, Sumenep – Program Sekolah Rakyat di wilayah Madura dinilai sebagai langkah strategis dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Namun, keberlanjutan program menjadi kunci utama agar tujuan tersebut benar-benar tercapai.

Pengamat pendidikan Madura sekaligus Kepala LPPM Universitas Trunojoyo Madura, Iskandar Dzulkarnain, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap program Sekolah Rakyat tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, mengingat program ini bersifat jangka panjang.

“Program ini memiliki tujuan besar, yaitu membebaskan keluarga dari kemiskinan melalui pendidikan anak-anaknya. Jadi tidak bisa diukur hanya dalam waktu beberapa bulan,” ujarnya dalam dialog di RRI, Selasa 21 April 2026.

Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai sarana peningkatan taraf sosial ekonomi keluarga kurang mampu. Hal ini terlihat dari konsep pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga penguatan keterampilan (soft skill) bagi siswa.

“Anak didik tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga dipersiapkan memiliki kemampuan untuk bekerja di masa depan. Ini tantangan besar bagi pengelola dan tenaga pendidik,” ucapnya.

Iskandar menilai, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, termasuk Sekolah Rakyat, adalah kesinambungan program. Ia menyoroti sering terjadinya perubahan kebijakan setiap pergantian pemangku kepentingan yang berdampak pada arah program pendidikan.

“Pergantian kebijakan seringkali membuat program harus dimulai dari awal lagi. Ini yang menjadi tantangan, karena yang terdampak bukan hanya sistem, tapi juga siswa dan guru,” katanya tegas.

Dari sisi konsep, ia menilai model Sekolah Rakyat berbasis asrama atau boarding school merupakan pendekatan yang ideal, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan sistem pendidikan 24 jam, pembentukan karakter dan kedisiplinan dinilai lebih optimal.

“Bagi keluarga yang mungkin belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, model asrama ini sangat efektif. Pendidikan bisa berjalan lebih intensif dan terarah,” katanya.

Ia juga mendorong agar Sekolah Rakyat dijadikan sebagai pilot project atau percontohan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.

Selain itu, Iskandar menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menjaga anggaran pendidikan, termasuk alokasi minimal 20 persen dari APBN, serta memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia terpenuhi hingga minimal 12 tahun.

“Pendidikan adalah kunci utama untuk menyukseskan berbagai program pembangunan, termasuk menuju generasi emas 2045,” ucapnya.

Dengan berbagai potensi dan tantangan yang ada, Sekolah Rakyat diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Madura.