RRI.CO.ID, Sumenep — Aspirasi masyarakat Kepulauan Sapeken yang disalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat respons dari DPRD Kabupaten Sumenep dalam audiensi yang digelar di Kantor DPRD setempat. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar.

Dalam dialog tersebut, perwakilan masyarakat mengungkapkan sejumlah persoalan utama, di antaranya tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah kepulauan. Kondisi tersebut dinilai cukup membebani warga, mengingat biaya distribusi yang lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menyatakan pihaknya memahami berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis memang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga barang.

“Kami memahami beban masyarakat kepulauan yang harus menghadapi harga kebutuhan pokok dan BBM yang lebih tinggi,” ujarnya, Jum'at 17 April 2026

Ia menegaskan, DPRD akan mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, khususnya melalui perbaikan sistem distribusi. “Kami akan mendorong adanya penguatan distribusi serta pengawasan harga agar tetap terkendali dan tidak merugikan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Dul Siam juga memberikan apresiasi terhadap peran aktif BPD yang telah menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

Ia berharap, melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan legislatif, upaya pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.