RRI.CO.ID, Sumenep – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep menegaskan informasi rekrutmen pegawai untuk Koperasi Desa Merah Putih yang beredar di media sosial merupakan hoaks.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumenep, Irwan Sujatmiko, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan melalui kanal resmi pengecekan hoaks dan memastikan belum ada rekrutmen resmi dari pemerintah terkait informasi tersebut.

“Sudah kami cek melalui kanal pengecekan hoaks dan hasilnya informasi itu tidak benar. Sampai saat ini belum ada rekrutmen resmi terkait Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya saat dikonfirmasi RRI, Rabu 15 April 2026.

Menurutnya, modus penipuan berkedok lowongan kerja saat ini semakin marak seiring perkembangan teknologi digital. Pelaku kerap mencatut nama instansi pemerintah, perusahaan besar, hingga isu nasional untuk meyakinkan korban.

Ia mengingatkan masyarakat agar selalu memverifikasi setiap informasi lowongan kerja yang diterima, terutama jika disertai tautan pendaftaran yang meminta data pribadi maupun dokumen penting.

“Kalau menerima informasi lowongan kerja, masyarakat harus cek dan ricek. Pastikan link yang dibuka benar-benar berasal dari sumber resmi, karena banyak modus yang tampak seperti situs resmi padahal mengarah ke website palsu,” katanya.

Miko menambahkan, penyalahgunaan data pribadi dari tautan palsu berpotensi menimbulkan kerugian serius, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan dokumen untuk pinjaman online ilegal.

“Kasus yang banyak terjadi, data seperti KTP, foto diri, dan dokumen pribadi dipakai untuk pengajuan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik data,” ucapnya.

Diskominfo Sumenep mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja yang dinilai terlalu menggiurkan atau tidak masuk akal.

“Kalau tawarannya terlalu indah untuk dipercaya atau too good to be true, masyarakat harus curiga. Jangan mudah tergiur,” katanya.

Untuk memastikan validitas suatu informasi digital, masyarakat dapat melakukan verifikasi melalui berbagai kanal resmi pemerintah, termasuk layanan pengaduan nasional maupun langsung ke Diskominfo.