RRI.CO.ID, Sumenep – Dinas Satpol PP Kabupaten Sumenep menegaskan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) terus dilakukan secara serius, menyusul keluhan masyarakat terkait maraknya pengemis di depan minimarket kawasan Bangkal/Parsanga, Kota Sumenep.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum) Dinas Satpol PP Sumenep, Fajar Santoso, mengatakan pihaknya rutin melakukan patroli dan operasi bersama Dinas Sosial untuk menertibkan aktivitas gepeng di sejumlah titik rawan.

“Kami menangani gepeng secara serius bersama Dinas Sosial melalui operasi gabungan. Lokasinya di jalan raya, lampu merah, pasar, SPBU, toko, hingga kawasan permukiman,” ujar Fajar saat dikonfirmasi dalam program Halo RRI, Senin 13 April 2026.

Ia menyebut dalam operasi terakhir yang digelar menjelang Ramadan, petugas menjaring sedikitnya delapan orang pengemis di sejumlah titik di wilayah Kota Sumenep.

Menurut Fajar, para pengemis yang terjaring memiliki beragam latar belakang. Sebagian memang berasal dari keluarga tidak mampu, namun ada pula yang menjadikan aktivitas mengemis sebagai profesi tetap.

“Ada yang benar-benar tidak mampu, tapi ada juga yang menjadikan mengemis sebagai profesi. Bahkan ada berbagai modus seperti badut, manusia silver, hingga pengamen yang pada prinsipnya sama dengan meminta-minta,” katanya.

Fajar mengakui penertiban gepeng kerap terkendala karena mereka berpindah-pindah lokasi sehingga sulit dijangkau petugas.

Karena itu, ia meminta masyarakat segera melapor melalui layanan darurat 112 saat melihat aktivitas pengemis yang dinilai meresahkan, terutama jika melibatkan anak kecil atau mengganggu ketertiban umum.

“Kalau ada kejadian, langsung laporkan ke 112 saat itu juga. Karena kalau lapor setelah mereka pindah lokasi, tentu akan lebih sulit ditindak. Sistem 112 sudah terintegrasi dengan kami sehingga petugas bisa langsung bergerak,” ujarnya tegas.

Satpol PP berharap partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mempercepat penanganan gepeng di wilayah Kabupaten Sumenep sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik.