Sejumlah Desa Kesulitan Lahan Koperasi Desa Merah Putih

RRI.CO.ID, Sumenep - Sebanyak 20 pemerintah desa di Kabupaten Sumenep hingga kini masih menghadapi kendala serius dalam merealisasikan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih (KMP). Persoalan utama yang dihadapi adalah ketiadaan lahan yang dinilai layak dan strategis untuk pendirian gerai tersebut.

Kepala Bidang Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Hairil Iskandar, menjelaskan bahwa sebagian besar desa yang belum memiliki lahan berada di wilayah kepulauan. Kondisi geografis berupa pulau-pulau kecil menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lokasi yang representatif.

“Wilayah kepulauan yang menjadi kendala dan cukup sulit untuk mencari lahan yang strategis untuk pembangunan KDMP. Banyak desa berada di gugusan pulau kecil sehingga pilihan lahannya sangat terbatas,” kata Hairil, Selasa 10 Februari 2026

Meski demikian, keterbatasan lahan tidak hanya terjadi di kawasan kepulauan. Sejumlah desa di wilayah daratan juga menghadapi persoalan serupa karena tidak memiliki aset desa yang memadai untuk mendukung pembangunan gerai KMP.

Hairil menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian dan koordinasi lintas sektor untuk mencari jalan keluar. Dalam waktu dekat, DKUPP akan menggelar rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekkab) Sumenep guna membahas alternatif solusi.

Sementara itu, Kepala Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Abd. Basith, mengakui bahwa desanya juga masih terkendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan gerai KMP. Menurutnya, meskipun terdapat lahan kosong, lokasinya dinilai kurang strategis.

“Kalau lahan sebenarnya ada, tapi belum memenuhi kriteria strategis. Koperasi ini kan bergerak di bidang usaha, jadi lokasinya harus mudah dijangkau oleh seluruh warga,” katanya.

Basith menyebutkan, pemerintah desa saat ini terus berupaya mencari lokasi yang tepat agar gerai KMP nantinya benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah daerah berharap persoalan lahan ini segera menemukan solusi agar program penguatan koperasi di tingkat desa dapat berjalan sesuai rencana.