RRI.CO.ID, Sumenep - Pemanfaatan mesin refuse derived fuel (RDF) milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep dinilai belum berjalan optimal. Sebab, kapasitas produksi pengolahan sampah yang dihasilkan masih jauh dari potensi maksimal.

Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Sumenep, Achmad Junaidi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini mesin RDF baru mampu mengolah sekitar dua ton sampah setiap kali beroperasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jadwal operasional serta jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

“Produksinya memang belum maksimal. Salah satu penyebabnya karena SDM dan waktu operasional masih terbatas, sehingga baru bisa menghasilkan sekitar dua ton,” ujar Junaidi, Selasa 10 Februari 2026.

Untuk meningkatkan kinerja mesin RDF, DLH Sumenep berencana melakukan pengembangan, baik dari sisi penambahan tenaga kerja maupun sarana pendukung. Dengan langkah tersebut, diharapkan proses pengolahan sampah bisa dilakukan lebih rutin dan volume produksi RDF dapat ditingkatkan.

“Nanti akan ada pengembangan, termasuk penambahan alat dan SDM, supaya operasionalnya lebih optimal,” katanya.

Junaidi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menjalin kerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Sejak mesin RDF mulai beroperasi, DLH telah mengirimkan sebanyak 24 ton RDF ke perusahaan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, mengingatkan agar keberadaan mesin pengolah sampah senilai Rp2,8 miliar tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, selain untuk mengatasi persoalan sampah, investasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tujuan pembelian alat ini bukan hanya mengurangi sampah, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu, produksinya harus dimaksimalkan,” ujar Muhri.

Ia mendorong DLH agar segera melakukan langkah konkret sehingga mesin RDF benar-benar memberi manfaat optimal bagi lingkungan sekaligus perekonomian daerah.