Imigrasi dan ITB Inisiasi Pagar Digital untuk Pengawasan Perbatasan

RRI.CO.ID, Pamekasan - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dalam siaran Pers. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) menginisiasi program "Pagar Digital" untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dan perwakilan FTMD ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa, 30 Juni 2026.

“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” kata Hendarsam.

“Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi “Pagar Digital”, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” ujarnya.

Lebih lanjut Hendarsam menambahkan “Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas.

Berdasarkan data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat sepanjang Januari hingga April 2026, jumlah pelintas resmi mencapai 679.867 orang. Di balik tingginya angka tersebut, pengawasan terhadap pelintas ilegal melalui jalur tidak resmi masih menjadi tantangan besar. Kondisi ini diperberat oleh keterbatasan infrastruktur digital, tingginya risiko bagi petugas di wilayah perbatasan, serta ancaman kejahatan lintas negara, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” kata Hendarsam.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi berencana mengoptimalkan penggunaan drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut dirancang mampu beroperasi selama 24 jam tanpa henti di wilayah perbatasan dengan memanfaatkan energi dari panel surya sebagai sumber daya utamanya.

Sistem pengawasan udara ini akan menggabungkan dua jenis drone yang saling terintegrasi. Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) bertugas melakukan pemantauan jarak jauh dengan terbang di ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam, sementara Drone Mantis digunakan untuk melakukan pemantauan lebih dekat dan intersepsi visual ketika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan. Sebelumnya, teknologi serupa telah diterapkan di sektor pertanian dan menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” ujar Hendarsam menegaskan.

"Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak," ucap Hendarsam.

Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.

"Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," ujarnya.