RRI.CO.ID, Sumenep – Pengadaan susu formula untuk intevnesi penanganan masalah stunting di Kabupaten Sumenep mendapat atensi DPRD. Komisi IV DPRD Sumenep memastikan akan mengawasi program bantuan susu bagi balita dan ibu hamil.
Anggaran tersebut cukup fantastis, mencapai Rp569,9 juta. Anggaran ratusan juta yang bersumber dari APBD 2026 itu melakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep.
”Tentu, kami akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh program yang dianggarkan di APBD. Tidak terkecuali pada pengadaan susu formula ini, apalagi berkaitan dengan pengentasan stunting,” kata Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami’oeddin, Minggu 31 Mei 2026.
Ia mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Bantuan susu disalurkan melalui puskesmas di masing-masing kecamatan agar dapat menjangkau balita dan ibu hamil yang berisiko mengalami kekurangan gizi.
“Program susu ini bertujuan menjaga kesehatan bayi dan ibu hamil. Penyalurannya melalui Puskesmas di setiap kecamatan sebagai bentuk intervensi tambahan untuk mencegah kekurangan gizi,” legislator asal PKB ini.
Ia menegaskan, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diimbangi dengan pengawasan agar pelaksanaan program benar-benar sesuai tujuan dan menyasar penerima yang berhak.
Untuk itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep telah melakukan koordinasi dengan puskesmas, pemerintah desa, hingga perangkat desa di daerah pemilihan masing-masing.
“Kemarin sudah Di G meminta puskesmas mengumpulkan kepala desa dan perangkat desa agar program ini dapat dipahami bersama dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Samiudin menjelaskan, program bantuan susu tersebut bukan kali pertama dilaksanakan. Saat ini program itu telah memasuki tahun kedua sebagai bagian dari intervensi penanganan stunting di Kabupaten Sumenep.
Selain pemberian bantuan susu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita.
Menurutnya, persoalan stunting masih menjadi perhatian karena masih ditemukan balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi, terutama di sejumlah wilayah pelosok.
Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dalam mendata serta mengidentifikasi warga yang membutuhkan intervensi gizi.
“Harapan kami program pemerintah ini dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran. Kepala desa dan perangkat desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing,” tuturnya.
Ia menambahkan, tren stunting di Kabupaten Sumenep menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun tantangan yang masih dihadapi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan, mengikuti penyuluhan, serta memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita.
“Peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya penurunan stunting. Karena itu edukasi dan pendampingan harus terus dilakukan,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....