KBRN, Sumenep : Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki hak memperoleh pendidikan yang sama seperti anak – anak lainnya. Sayangnya belum semua kawasan di Kabupaten Sumenep memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB).

Namun, pemerintah mencoba menghadirkan solusi dengan program sekolah inklusi. Kebijakan ini membuat konsep sekolah umum menampung ABK untuk belajar bersama dengan siswa reguler lainnya. Hal ini disampaikan pendidik sekaligus aktivis perempuan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumenep, Nunung Fitriana, di SPADA Pro 2 RRI Sumenep, Jumat (25/7/2025).

“Sebenarnya sekolah inklusi ini sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, karena kita belum memiliki infrastruktur yang merata, SLB belum ada di setiap kecamatan,” ujarnya. “Misal untuk anak yang ada di Bluto SLB- nya kan da di Kecamatan Saronggi, nah ini kan cukup jauh makanya mereka memilih sekolah di SDN 1 Bluto ini,” ucapnya.

Ia menambahkan, sekolah menerima dengan catatan taraf difabel tertentu. Karena ketika memaksakan untuk diterima maka justru akan menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran bagi ABK tersebut.

“Umpamanya tuna rungu itu kalau sudah sama sekali tidak bisa mendengar tentu tidak bisa, tapi kalau tidak terlalu parah masih bisa di sekolah umum,” katanya menjelaskan.

Saat ini di SDN Bluto 1 terdapat 3 siswa ABK. Mereka berada di tiga kelas yang berbeda, yakni kelas 2, 3 dan kelas 6.