RRI.CO.ID, Sumenep -Pemerintah Arab Saudi kembali memberlakukan pembatasan akses ke wilayah Tanah Suci menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Kebijakan ini mendapat respons dari Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimy.

Menurutnya, pembatasan tersebut merupakan langkah rutin yang dilakukan setiap tahun guna memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

“Menjelang haji, pemerintah Saudi memang membatasi akses ke Makkah dan Madinah, terutama bagi yang tidak memiliki izin resmi,” ujarnya, Selasa 14 April 2026.

Ia menjelaskan, sejak 13 April 2026, warga non-penduduk tetap dan yang tidak memiliki izin diminta keluar dari wilayah Tanah Suci. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan serta memaksimalkan pelayanan kepada jutaan jemaah yang akan datang.

“Ini bagian dari persiapan besar. Kalau tidak dibatasi, akan terjadi penumpukan yang tidak terkendali,” katanya.

Untuk Indonesia, keberangkatan jemaah haji kloter pertama dijadwalkan pada 22 April 2026. Ia memastikan, berbagai persiapan dari pihak Arab Saudi telah dilakukan jauh hari sebelumnya.

Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga kembali menerapkan penggunaan aplikasi Nusuk sebagai syarat utama akses ke lokasi ibadah.

“Nusuk ini penting, digunakan untuk masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hingga pelaksanaan wukuf di Arafah,” ujarnya.

Ia menambahkan, tahun ini distribusi Nusuk kepada jemaah diharapkan lebih cepat, bahkan bisa diterima sejak di asrama sebelum keberangkatan.