RRI.CO.ID, Sumenep — Menjelang Ramadan, permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok, transportasi, dan konsumsi rumah tangga biasanya meningkat. Kondisi ini kerap memicu tekanan inflasi sehingga masyarakat perlu memahami cara mengelolanya, baik dari sisi konsumsi, keuangan, maupun investasi agar daya beli tetap terjaga.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIBA Madura, Nurul Hidayat, menjelaskan inflasi jelang Ramadan terutama disebabkan lonjakan permintaan bahan makanan. Meski frekuensi makan berkurang menjadi dua kali sehari, kualitas dan harga makanan yang dikonsumsi cenderung lebih mahal dibanding hari biasa.

“Saat Ramadan, yang berubah bukan kuantitas makan, tetapi kualitas dan harga makanan yang dibeli menjadi lebih tinggi,” ujar dalam Program Inflasi dan Investasi Pro 1 RRI Sumenep, Rabu, 11 Februari 2026.

Selain faktor permintaan, gangguan distribusi logistik akibat cuaca turut memengaruhi kenaikan harga. Ekspektasi pasar juga berperan ketika pedagang dan produsen mengantisipasi lonjakan kebutuhan dengan menaikkan harga secara bertahap, bahkan melalui praktik penimbunan.

Nurul menambahkan, pola konsumsi masyarakat yang meningkat, terutama dengan hadirnya aneka takjil saat berbuka puasa, turut memperkuat tekanan inflasi. Konsumsi tidak lagi hanya pada makanan pokok, tetapi juga pada makanan tambahan yang bersifat pelengkap.

Inflasi paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena daya beli menurun. Ketika pendapatan tetap sementara harga naik, jumlah barang yang dapat dibeli berkurang dan pengeluaran meningkat, sehingga masyarakat terpaksa mengurangi konsumsi atau menggunakan tabungan.

Untuk mengantisipasi guncangan inflasi, Nurul menyarankan masyarakat membuat prioritas belanja dengan mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan. Masyarakat juga diminta menghindari panic buying, membandingkan harga, serta menyisihkan dana darurat.

“Belanja harus berdasarkan kebutuhan, bukan karena tren, agar keuangan tetap stabil selama Ramadan,” katanya.

Menurutnya, peran pemerintah juga penting melalui operasi pasar murah, menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok terutama di wilayah kepulauan, serta melakukan pengawasan harga. Pemerintah diharapkan rutin melakukan sidak pasar untuk mencegah penimbunan dan praktik spekulatif yang merugikan masyarakat.