KBRN, Sumenep : Sebanyak 4 tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Sumenep Peduli (AMSP) ketika berunjuk rasa di depan Mapolres Sumenep, yang ditujukan kepada institusi kepolisian. Massa mendesak Kapolda Jawa Timur segera mencopot Kasatreskrim Polres Sumenep dan menuntut pembentukan tim khusus dari Mabes Polri atau Polda Jatim untuk menyelidiki dugaan praktik setoran ilegal dalam penanganan kasus.

Koordinator Lapangan AMSP, Nurrahmat menjelaskan, selain mendesak pencopotan, pihaknya juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja penyidik di Polres Sumenep. Khususnya dalam penanganan berbagai laporan dugaan korupsi yang mandek atau tidak berjalan.

Tidak hanya itu, AMSP juga menuntut agar seluruh laporan masyarakat diproses secara terbuka dan transparan, tanpa praktik-praktik yang mencederai keadilan. “Empat tuntutan kami jelas. Copot Kasatreskrim Polres Sumenep, audit total kinerja penanganan perkara, bentuk tim khusus dari Mabes atau Polda untuk telusuri jaringan setoran ilegal, dan pastikan semua laporan korupsi diproses secara terbuka,” ujarnya dengan tegas, Jumat (8/8/2025).

AMSP juga menyoroti dugaan suap dalam penanganan kasus program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di mana disebut terjadi setoran uang sebesar Rp 250 juta kepada oknum penyidik Polres Sumenep.

Selain kasus BSPS, AMSP juga menyinggung berbagai laporan korupsi lain yang hingga kini tidak jelas kelanjutannya, seperti kasus Bank Jatim dengan kerugian Rp20 miliar dan kasus tunjangan guru.

Menurutnya, semua laporan itu terkesan dibiarkan mengendap tanpa kejelasan. "Sudah sejak 2022, banyak laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, dan kami tidak akan diam,” ungkapnya.