RRI.CO.ID, Sumenep – Memasuki masa panen tembakau, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Petani dan Pengusaha Tembakau, Kamis 30 Juli 2026. NU ingin memastikan tata niaga tembakau tahun ini tidak merugikan masyarakat khususnya petani tembakau.

Kegiatan dengan tema Mewujukan Tata Niaga Tembakau yang Berkeadilan dan Berkemaslahatan melibatkan berbagai unsur terkaif. Selain pengurus NU, hadir dalam kegiatan tersebuf perwakilan petani, pengusaha, unsur pemerintah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Kopersi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Perwakilan Bea Cukai dan organisasi kepemudaan dan pers.

Ketua PCNU Sumenep, KH. Md Widadi Rahim, menyampaikan, peran Nahdlatul Ulama tidak terbatas pada bidang keagamaan. Menurutnya, NU juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana cita-cita para pendirinya.

“Perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama bukan hanya organisasi yang mengurusi persoalan keagamaan, tetapi juga memiliki amanah di bidang kemasyarakatan. Secara sejarah, lahirnya Nahdlatul Ulama didahului oleh Nahdlatut Tujjar dan Nahdlatul Wathan,” ujar Kiai Widadi dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, Nahdlatut Tujjar yang digagas KH. Hasyim Asy’ari bersama para ulama dan saudagar pada awal abad ke-20 menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Semangat tersebut, kata dia, tetap relevan untuk dihidupkan kembali dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Menurutnya, kebangkitan ekonomi masyarakat menjadi salah satu syarat terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Karena itu, PCNU Sumenep ingin mengambil peran sebagai jembatan yang mempertemukan kepentingan petani, pengusaha, dan pemerintah.

”Karena itu, Musyawarah Petani dan Pengusaha ini relevan dengan semangat yang diperjuangkan para muassis NU dulu. Bagaimana NU hadir dalam hal kemaslahatan dan penguatan ekonomi ummat,” ujarnya.

Menurutnya, menjelang musim panen tembakau, dinilai perlu komunikasi dan kesepahaman antarpihak agar tata niaga berjalan sehat. Ia mengingatkan bahwa tembakau memiliki karakteristik berbeda dibanding komoditas pertanian lainnya.

Hasil tembakau ini tidak sama dengan komoditas yang lain. Kalau beras atau jagung misalnya masih bisa disimpan dan dikonsumsi sendiri. Berbeda dengan tembakau, harus ada kesepakatan bersama antara pengusaha, petani, pemerintah, dan seluruh stakeholder yang terlibat,” jelasnya.

Karena itu, PCNU Sumenep berkomitmen menjadi fasilitator dalam membangun dialog yang konstruktif guna melahirkan rekomendasi yang mampu memberikan kepastian bagi petani sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku industri hasil tembakau.

Tak hanya berhenti pada komoditas tembakau, PCNU juga berencana menggelar forum serupa untuk sektor garam yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Sumenep.

“Kami di NU hanya menjadi fasilitator. Salah satu tugas kami adalah memperkuat bidang kemasyarakatan dan ekonomi. Insyaallah setelah tembakau, kami juga akan menghadirkan stakeholder yang berkaitan dengan garam, karena dua komoditas ini sangat penting bagi masyarakat Sumenep,” ucapnya.