RRI.CO.ID, Sumenep - Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia memaparkan tiga pilar utama penguatan sistem keimigrasian nasional dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23-25 Juni 2026.

Menurut keterangan pers yang diterima RRI Sumenep dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan bahwa penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan negara serta mencegah pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional. Upaya tersebut didukung pemanfaatan teknologi seperti Passengers Analysis Unit (PAU), Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC), serta Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi dengan Polri.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengusulkan penerapan Ballot System untuk penerbitan Working Holiday Visa (WHV) bagi WNI dalam pertemuan bilateral dengan Australia. Selain itu, Indonesia ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia dalam implementasi Plan of Action DGICM ASEAN, sekaligus mendorong penguatan kerja sama dan pertukaran informasi antarnegara guna menghadapi berbagai tantangan kejahatan lintas negara di kawasan.