Memperkuat Suara Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Refleksi DPD RI dari Pengalaman Senate Amerika Serikat

SIDANG Bersama DPR RI dan DPD RI merupakan salah satu momentum penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Terlebih pada tahun 2026, ketika DPD RI mendapat amanah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Bersama.

Momentum ini tidak semestinya hanya dimaknai sebagai agenda seremonial kenegaraan, tetapi juga sebagai ruang refleksi mengenai bagaimana suara rakyat dan suara daerah dapat semakin efektif hadir dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

Bagi saya, momentum ini penting untuk kembali melihat posisi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama jika kita membandingkannya dengan praktik representasi daerah di negara lain. Salah satu contoh yang menarik adalah sistem parlemen Amerika Serikat melalui Congress, yang terdiri atas Senate dan House of Representatives.

Perbandingan ini bukan berarti Indonesia harus meniru sistem Amerika Serikat. Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan Amerika Serikat adalah negara federal.

Namun, terdapat satu pelajaran penting yang dapat kita ambil: representasi daerah akan menjadi bermakna apabila diikuti dengan kewenangan institusional yang memadai.

Congress Amerika Serikat: Dua Kamar dengan Representasi yang Berbeda

Dalam sistem Amerika Serikat, Congress terdiri atas dua kamar, yaitu Senate dan House of Representatives. House of Representatives merepresentasikan rakyat berdasarkan jumlah penduduk.

Karena itu, negara bagian yang memiliki jumlah penduduk besar memiliki lebih banyak anggota House. Sementara itu, Senate merepresentasikan negara bagian.

Setiap negara bagian memiliki dua senator, tanpa memperhitungkan besar kecilnya jumlah penduduk. Dengan demikian, terdapat dua prinsip representasi yang berjalan secara bersamaan.

House merepresentasikan population-based representation, sedangkan Senate merepresentasikan territorial representation. Konstruksi tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam sistem federal Amerika Serikat.

Senate bukan sekadar forum untuk menyampaikan aspirasi negara bagian, tetapi merupakan salah satu kamar utama dalam pembentukan undang-undang federal. Setiap negara bagian, baik besar maupun kecil, mempunyai posisi yang sama dalam Senate.

California dan Vermont, misalnya, sama-sama memiliki dua senator. Prinsip tersebut memastikan agar kepentingan negara bagian tidak sepenuhnya ditentukan oleh negara bagian yang memiliki jumlah penduduk terbesar.

Indonesia Memiliki DPD, tetapi Konteksnya Berbeda

Indonesia memiliki sistem yang berbeda. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, dengan jumlah yang sama dari setiap provinsi. Ini merupakan sebuah desain konstitusional yang sangat penting.

DPD hadir untuk memastikan bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia terdapat representasi teritorial yang tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan partai politik dan jumlah penduduk. DPR membawa representasi politik melalui partai politik.

Sedangkan DPD membawa representasi daerah melalui anggota yang dipilih secara perseorangan dari setiap provinsi. Dengan demikian, secara konseptual kita memiliki dua dimensi representasi.

DPR sebagai representasi politik rakyat dan DPD sebagai representasi teritorial daerah. Keduanya seharusnya tidak dipertentangkan, tetapi justru saling melengkapi.

Persoalannya Bukan pada Representasi, tetapi pada Kewenangan

Menurut saya, salah satu persoalan mendasar dalam desain kelembagaan DPD bukan terletak pada keberadaan representasi daerah. Representasi tersebut sudah diberikan secara jelas oleh konstitusi.

Persoalannya adalah bagaimana memastikan agar representasi tersebut mempunyai daya pengaruh yang memadai dalam proses pengambilan keputusan nasional. Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 memberikan kepada DPD kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

DPD juga ikut membahas rancangan undang-undang tertentu dan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang-bidang tersebut. Hasil pengawasan kemudian disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Namun, jika dibandingkan dengan Senate Amerika Serikat, terlihat adanya perbedaan yang sangat mendasar. Senate merupakan kamar penuh dalam proses legislasi federal Amerika Serikat.

Sementara DPD RI tidak memiliki kewenangan legislasi yang setara dengan DPR RI. Di sinilah muncul pertanyaan penting.

Apakah kekuatan representasi daerah kita sudah sebanding dengan tanggung jawab konstitusional yang diberikan kepada DPD? Menurut saya, pertanyaan inilah yang perlu terus kita diskusikan secara terbuka dan konstruktif.

DPD Tidak Harus Menjadi Senate Amerika

Saya tidak berpendapat bahwa DPD RI harus diubah menjadi Senate Amerika Serikat. Itu tidak tepat secara konstitusional maupun historis.

Amerika Serikat adalah negara federal yang memberikan kedudukan konstitusional sangat kuat kepada negara bagian. Indonesia adalah negara kesatuan yang menjalankan desentralisasi melalui otonomi daerah.

Namun, kita dapat mengambil lesson learned dari Senate Amerika Serikat. Pelajaran terpentingnya adalah bahwa sebuah sistem representasi teritorial harus memiliki mekanisme yang memungkinkan suara wilayah benar-benar memengaruhi kebijakan nasional.

Dalam konteks Indonesia, penguatan DPD bukan berarti melemahkan DPR. Justru sebaliknya.

Penguatan DPD akan memperkuat kualitas parlemen Indonesia karena proses legislasi dapat mempertemukan dua perspektif yang berbeda tetapi saling melengkapi: perspektif politik nasional dan perspektif kepentingan daerah.

Mengapa Suara Daerah Semakin Penting?

Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang sangat beragam. Kebijakan yang dibuat di tingkat nasional tidak selalu memberikan dampak yang sama bagi setiap daerah.

Kebijakan fiskal, misalnya, sangat menentukan kemampuan daerah membiayai pembangunan. Begitu pula kebijakan mengenai sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemiskinan, investasi, kawasan perbatasan, wilayah kepulauan, serta pembangunan desa.

Apa yang terlihat efektif dari perspektif nasional belum tentu memberikan hasil yang sama ketika diterapkan di daerah. Karena itu, kebijakan nasional membutuhkan regional perspective.

Suara daerah bukan suara yang menghambat pembangunan nasional. Sebaliknya, suara daerah merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan nasional benar-benar sampai ke seluruh wilayah Indonesia.

Dari "Suara Daerah" Menjadi "Policy Influence"

Ke depan, saya melihat DPD perlu bergerak dari paradigma regional voice menuju regional policy influence. Artinya, DPD tidak hanya menjadi tempat menyampaikan aspirasi daerah, tetapi menjadi institusi yang mampu memastikan aspirasi tersebut masuk ke dalam proses perumusan kebijakan nasional.

Ada beberapa agenda yang menurut saya penting. Pertama, memperkuat keterlibatan DPD dalam pembahasan kebijakan yang mempunyai dampak langsung terhadap daerah.

Kedua, memperkuat posisi DPD dalam isu hubungan keuangan pusat dan daerah. Ketiga, memperkuat fungsi pengawasan DPD agar hasil pengawasan mempunyai mekanisme tindak lanjut yang lebih jelas.

Keempat, membangun sistem yang lebih kuat untuk mengagregasikan aspirasi seluruh provinsi menjadi agenda kebijakan nasional. Kelima, meningkatkan kualitas kajian akademik dan evidence-based policy yang dihasilkan DPD.

Dengan demikian, DPD tidak hanya berbicara atas nama daerah, tetapi mampu membawa data, bukti, dan solusi daerah ke tingkat nasional.

DPD dan Masa Depan Desentralisasi Indonesia

Menurut saya, penguatan DPD tidak dapat dipisahkan dari masa depan desentralisasi Indonesia. Selama lebih dari dua dekade, otonomi daerah telah menjadi bagian penting dari demokratisasi dan pembangunan Indonesia.

Namun, hubungan pusat dan daerah masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan fiskal, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, pembagian kewenangan, pengelolaan sumber daya alam, kualitas pelayanan publik, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Karena itu, Indonesia membutuhkan lembaga nasional yang secara konsisten membawa perspektif daerah dalam setiap perumusan kebijakan strategis. Di sinilah DPD mempunyai posisi yang sangat penting.

DPD dapat menjadi jembatan konstitusional antara kepentingan nasional dan realitas daerah.

Momentum Sidang Bersama

Karena itu, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada momentum peringatan kemerdekaan Indonesia seharusnya tidak berhenti pada seremoni kenegaraan. Sidang ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali makna representasi dalam demokrasi Indonesia.

Kita perlu bertanya: Apakah setiap daerah sudah benar-benar memiliki ruang yang cukup untuk memengaruhi kebijakan nasional? Apakah desain kelembagaan kita telah memberikan keseimbangan yang memadai antara representasi politik dan representasi teritorial?

Dan yang paling penting: Bagaimana memastikan agar pembangunan nasional tidak hanya dirancang dari pusat untuk daerah, tetapi juga dibangun dari aspirasi daerah untuk memperkuat Indonesia? Bagi saya, inilah makna strategis keberadaan DPD.

DPD bukan kompetitor DPR. DPD adalah mitra konstitusional DPR dalam memastikan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berbicara mengenai jumlah suara, tetapi juga mengenai keberagaman wilayah Indonesia.

Penutup

Perbandingan dengan Senate Amerika Serikat memberikan satu pelajaran penting. Representasi tanpa kewenangan yang memadai akan menghasilkan suara yang terdengar, tetapi belum tentu menentukan.

Karena itu, ke depan kita perlu terus mencari desain kelembagaan yang mampu membuat suara daerah tidak hanya hadir dalam forum nasional, tetapi juga mempunyai pengaruh nyata dalam kebijakan nasional. Indonesia tidak membutuhkan Senate Amerika Serikat.

Indonesia membutuhkan DPD RI yang kuat, profesional, berbasis data, bebas dari kepentingan sempit, dan mampu menjadi representasi strategis seluruh daerah Indonesia. Jika DPD mampu menjalankan fungsi tersebut, maka penguatan DPD bukan hanya mengenai penguatan sebuah lembaga negara.

Lebih jauh dari itu, penguatan DPD adalah bagian dari upaya memperkuat desentralisasi, pemerataan pembangunan, keadilan antardaerah, dan persatuan Indonesia. Karena pada akhirnya, Indonesia yang kuat bukan hanya Indonesia yang kuat di pusat.

Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang setiap daerahnya merasa didengar, diperhatikan, dan menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan nasional. Dan dalam konteks itulah, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa suara daerah benar-benar menjadi bagian dari suara Indonesia.

Oleh: Dr. Genius Umar, S.Sos., M.Si.

Alumni International Visitor Leadership Programme undangan Secretary of State Amerika Serikat.

Analis kebijakan publik/dosen Kebijakan Publik UNP