.

Penulis: Tjuk Suwarsono (Wartawan)

SEJATINYA Indonesia sudah mandiri gas bumi, yaitu gas pipa dan LNG untuk industri/pembangkit. Sebaliknya belum mandiri untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang digunakan mayoritas rumah tangga. Kita juga produsen dan eksportir gas bumi, sehingga pasokan gas bumi nasional mampu mencukupi kebutuhan domestik tanpa harus impor.

Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih impor, disebabkan cadangan dan kilang domestik belum mencukupi untuk memproduksi jenis gas ini. Guna menekan tingginya impor LPG, dilakukan diversifikasi pasokan dengan menguji coba program konversi tabung LPG ke Compressed Natural Gas (CNG).

Produksi gas alam Indonesia berpusat di sejumlah wilayah utama. Papua Barat misalnya merupakan pusat produksi gas alam cair (LNG) terbesar nasional melalui kilang Tangguh LNG. Di Kalimantan Timur, di wilayah Mahakam dan Bontang, terdapat lumbung gas alam untuk kebutuhan industri dan ekspor. Kabupaten Musi Banyuasin, di Sumatra Selatan menyuplai kebutuhan energi. Produsen penting lainnya Kepulauan Riau di wilayah Natuna dengan cadangan gas alam besar. Berikutnya Jawa Barat, Riau, dan blok Cepu di Bojonegoro dan Blora, juga menghasilkan gas alam.

Blok Masela Terbesar

Kini kita punya Blok Masela yang diresmikan pembangunannya Kamis 16 Juli lalu oleh Presiden Prabowo Subianto, setelah ‘tertidur’ 28 tahun dalam perencanaan. Ada sebuah ironi, kita dikenal kaya sumber daya alam tetapi lambat mengubah kekayaan itu menjadi kekuatan ekonomi. Banyak proyek strategis lahir dengan optimisme besar, ujungnya tersendat oleh sekat birokrasi, perubahan kebijakan, tarik-menarik kepentingan, hingga ketidakpastian investasi.

Blok Masela adalah contoh nyata. Padahal nilai investasi Masela lebih dari Rp340 triliun, menjadikannya salah satu proyek energi terbesar dalam sejarah Indonesia. Lapangan Abadi ini menyimpan cadangan gas 6,97 triliun kaki kubik (TCF), dengan kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun. Jumlah ini sekitar 150 juta standar kaki kubik gas per hari untuk kebutuhan domestik, serta sekitar 35 ribu barel kondensat per hari. Proyek ini juga dirancang menggunakan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), menjadikannya salah satu proyek LNG yang mulai mengakomodasi tuntutan transisi energi global.

Masela akan memperkuat pasokan energi nasional saat kebutuhan gas terus meningkat untuk industri, pembangkit listrik, pupuk, petrokimia, hingga berbagai sektor manufaktur. Kini industri global menempatkan gas alam sebagai energi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Masela selain akan memperkuat daya saing industri kita, sekaligus menambah bagi hasil migas, pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta devisa ekspor. Dari sisi pembangunan wilayah, proyek ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Kepulauan Tanimbar dan Maluku. Infrastruktur pelabuhan, jalan, kawasan industri, hingga peluang usaha bagi masyarakat lokal akan berkembang.

Saham Terbesar Jepang

Status Blok Masela tetap aset negara yang pengelolaannya didasarkan skema kontrak kerja sama migas. INPEX Masela Ltd. dari Jepang memegang kendali dengan porsi kepemilikan (participating interest) terbesar 65 persen. Sisanya dibagi antara Pertamina Hulu Energi dengan 20 persen saham, dan Petronas Malaysia 15 persen. Komposisi saham ini berubah setelah raksasa energi Shell memutuskan hengkang dari proyek. Pengawasan teknis dan operasionalnya sendiri berada di tangan SKK Migas selaku regulator hulu migas nasional.

INPEX Corporation adalah perusahaan eksplorasi, investasi, serta pengembangan minyak bumi dan gas asal Jepang. Di Indonesia selain berperan di Blok Masela, INPEX juga terlibat di Blok Mahakam dan kelak di Serpang lepas pantai Jawa Timur. Proyek Masela bernilai setara Rp300 triliun hingga Rp330 triliun ini memilih Floating LNG (FLNG), yaitu fasilitas pengolahan gas terapung di lepas pantai tanpa perlu membangun kilang darat. Kapasitas produksinya diperkirakan tembus 10,5 juta ton LNG per tahun, ditambah pasokan gas domestik sebesar 1,5 miliar kaki kubik per hari.

Keterlambatan pembangunan Blok Masela ini disebabkan tiga masalah utama, yakni perdebatan skema kilang gas antara di darat atau di laut; pergantian kepemilikan saham oleh investor (divestasi); serta lamanya proses perizinan dan pembebasan lahan. Diskusi panjang apakah kilang dibangun di laut (offshore) menggunakan kapal terapung (FLNG) atau di darat (onshore) di wilayah Kepulauan Tanimbar, Maluku. Akhirnya diputuskan pembangunan di darat agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah.

Kendala berikutnya adalah divestasi perusahaan energi Shell yang sempat berencana menarik diri dan menjual hak partisipasinya (participating interest) di konsorsium Blok Masela. Hal ini memaksa pemerintah mencari pengganti mitra bagi Inpex (operator utama). Masalah Lahan dan Kawasan Hutan yakni pengalihan fungsi lahan membutuhkan waktu tak sebentar agar pembangunan dapat berjalan secara legal.

Kendala berikutnya, proses administrasi yang kompleks dan lambatnya pengambilan keputusan di tingkat pemerintah memperpanjang masa penantian proyek. Harapan masyarakat keberhasilan ini tidak boleh berhenti pada seremoni. Pemerintah harus memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, kandungan lokal meningkat, masyarakat Maluku merasakan manfaat ekonominya.

Sebuah kalimat bijak bertutur; sejarah tidak mencatat siapa yang menemukan cadangan gas atau siapa yang menandatangani kontrak pertama. Sejarah lebih mengingat siapa yang berhasil mengubah potensi menjadi kenyataan. Membuat Masela nyata menyala…!