KETIDAKPASTIAN global kian menjadi realitas yang tidak terelakkan. Eskalasi konflik antara Israel dan Iran menunjukkan bagaimana dinamika geopolitik dapat dengan cepat menjalar menjadi guncangan ekonomi global.

Gangguan pada jalur energi strategis, peningkatan risiko pasar, serta ketidakpastian investasi menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Sebagai akademisi kebijakan publik sekaligus pernah berada dalam praktik pemerintahan sebagai kepala daerah, saya melihat bahwa situasi ini bukan sekadar fenomena eksternal, melainkan ujian nyata bagi kapasitas tata kelola negara. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa krisis tidak pernah datang dengan pola yang sama, tetapi selalu menuntut respons yang cepat, adaptif, dan terkoordinasi.

Dampak tekanan global tersebut mulai terasa dalam perekonomian nasional. Nilai tukar rupiah yang sempat bergerak di kisaran Rp16.800 per dolar AS pada awal 2026 mencerminkan sensitivitas terhadap arus modal global.

Di sisi lain, inflasi yang berada di kisaran 3 persen tetap perlu diwaspadai, terutama akibat tekanan harga energi dan pangan. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen menunjukkan ketahanan, namun tetap dibayangi risiko eksternal.

Dalam konteks ini, pendekatan kebijakan yang kaku tidak lagi memadai. Pemerintah memerlukan paradigma adaptive governance, yakni kemampuan untuk merespons perubahan secara cepat, tepat, dan berbasis pembelajaran berkelanjutan.

Dalam praktik pemerintahan, kecepatan sering kali menjadi faktor penentu, tetapi tanpa akurasi dan koordinasi, kebijakan justru dapat memperbesar risiko.

Penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi fondasi utama. Ketika tekanan global memicu pelemahan rupiah, respons tidak cukup hanya melalui intervensi pasar, tetapi juga harus diikuti dengan pengelolaan ekspektasi dan penguatan instrumen domestik.

Dalam pengalaman saya sebagai kepala daerah, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam merespons situasi krisis, dan prinsip yang sama berlaku dalam skala nasional. Pengalaman dalam menghadapi pandemi covid, dan keterbatasan anggaran sebagai dampak pandemi covid, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik juga menjadi ujian nyata. Ketergantungan terhadap energi impor membuat APBN rentan terhadap gejolak eksternal.

Dalam pendekatan adaptive governance, kebijakan tidak boleh berhenti pada penambahan subsidi, tetapi harus bergerak menuju subsidi yang tepat sasaran, efisiensi konsumsi, serta percepatan transisi energi.

Ancaman terhadap sektor pangan juga tidak dapat diabaikan. Gangguan rantai pasok global berpotensi mendorong kenaikan harga dan menekan daya beli masyarakat.

Dalam praktik kebijakan publik, ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan akses. Oleh karena itu, penguatan cadangan pangan, diversifikasi sumber pasokan, serta pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari respons adaptif yang harus dikedepankan.

Di sisi pembiayaan, kenaikan suku bunga global meningkatkan biaya utang dan mempersempit ruang fiskal. Hal ini menuntut strategi pembiayaan yang lebih adaptif, termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan penguatan pembiayaan domestik.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberlanjutan fiskal menjadi prasyarat utama bagi stabilitas jangka panjang. Namun demikian, adaptive governance tidak hanya soal instrumen kebijakan, melainkan juga soal cara berpikir.

Pengambilan keputusan harus berbasis data dan didukung oleh sistem peringatan dini. Dalam pengalaman saya, kebijakan yang berbasis data cenderung lebih tepat sasaran dan mampu meminimalkan resistensi publik.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi publik. Dalam situasi ketidakpastian, kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan.

Pemerintah harus mampu menyampaikan kebijakan secara transparan, konsisten, dan inklusif. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang benar sekalipun dapat kehilangan legitimasi.

Lebih jauh, adaptive governance menuntut kolaborasi lintas aktor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.

Keterlibatan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif.

Indonesia memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai krisis. Namun, tantangan ke depan semakin kompleks dan tidak lagi bersifat temporer. Konflik geopolitik seperti yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki era ketidakpastian permanen.

Dalam konteks tersebut, adaptive governance bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Negara yang mampu bertahan bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif dalam merespons perubahan.

Sebagai penutup, saya meyakini bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada sumber daya yang dimiliki, tetapi pada kemampuan tata kelolanya untuk beradaptasi.

Dengan kombinasi antara kapasitas akademik dan pengalaman praktik pemerintahan, pendekatan adaptive governance menjadi jalan strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemajuan di tengah dinamika global yang terus berubah.

Oleh: DR. Genius Umar

(Akademisi kebijakan publik di Universitas Negeri Padang dan mantan Wali Kota Pariaman)