DALAM kunjungan saya ke Punggi Ginseng Cooperative Association di Kota Yeongju, Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, saya memperoleh pelajaran berharga tentang bagaimana koperasi menjadi pilar kemajuan pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kunjungan ini semakin meyakinkan saya bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan produktivitas, tetapi juga oleh kuatnya kelembagaan ekonomi yang dimiliki para petani.

Didirikan pada tahun 1908, Koperasi Ginseng Punggi telah berkembang selama lebih dari satu abad menjadi salah satu koperasi pertanian paling sukses di Korea Selatan. Tradisi yang panjang berpadu dengan inovasi teknologi sehingga ginseng Punggi dikenal sebagai produk berkualitas tinggi yang dipasarkan di Korea maupun berbagai negara.

Hal yang paling mengesankan bagi saya adalah kesempatan melihat langsung pabrik pengolahan ginseng milik koperasi dengan seluruh proses produksi yang dilakukan secara profesional, higienis, dan menggunakan teknologi modern berstandar keamanan pangan yang sangat ketat. Sulit dipercaya bahwa fasilitas industri sebesar dan semodern itu bukan dimiliki perusahaan swasta, melainkan oleh koperasi yang anggotanya adalah para petani.

Pengalaman tersebut mengubah cara pandang saya terhadap koperasi yang selama ini sering dipersepsikan sebagai lembaga ekonomi berskala kecil. Di Korea Selatan, koperasi justru menjadi organisasi bisnis modern yang mampu mengelola industri, membangun merek, melakukan riset produk, memperluas jaringan pemasaran, bahkan menembus pasar internasional.

Koperasi Ginseng Punggi hanya mengolah ginseng yang dibudidayakan oleh anggotanya melalui sistem kemitraan yang terintegrasi, mulai dari pembinaan budidaya, sertifikasi mutu, pembelian hasil panen, hingga pengolahan dan pemasaran. Dengan model ini, petani tidak berhenti sebagai penjual bahan baku, tetapi ikut menikmati nilai tambah dari proses pengolahan, pemasaran, hingga ekspor.

Selain menjalankan fungsi bisnis, koperasi juga menjalankan fungsi sosial dengan memanfaatkan sebagian keuntungan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak anggota, mendukung berbagai kegiatan sosial, serta menciptakan lapangan kerja. Keuntungan usaha tidak hanya dinikmati sebagai laba, tetapi juga dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Saya juga memperoleh penjelasan bahwa keberhasilan koperasi ini bukan karena ketergantungan pada subsidi pemerintah, melainkan bertumpu pada simpanan anggota, keuntungan usaha yang terus diinvestasikan kembali, serta berbagai unit bisnis yang dikelola secara profesional. Pemerintah berperan menciptakan ekosistem yang kondusif melalui regulasi, penelitian, penyuluhan, pembiayaan berbunga rendah, dan dukungan modernisasi pertanian, sementara kepemilikan serta pengelolaan koperasi tetap berada di tangan para petani.

Pengalaman ini mengingatkan saya pada pemikiran Mohammad Hatta yang memandang koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan gerakan ekonomi rakyat yang dibangun atas asas kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Apa yang saya saksikan di Punggi membuktikan bahwa gagasan besar Hatta dapat diwujudkan melalui tata kelola yang profesional, kepemimpinan yang visioner, dan komitmen kuat dari para anggotanya.

Pemikiran tersebut selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (4) juga menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional sehingga penguatan koperasi merupakan amanat konstitusi.

Secara nasional, koperasi pertanian di Korea berada di bawah National Agricultural Cooperative Federation (NongHyup) yang menghimpun sekitar 1.100 koperasi pertanian dengan lebih dari dua juta petani anggota. Sistem ini mengintegrasikan pembiayaan, penyediaan sarana produksi, penyuluhan, pengolahan hasil, pemasaran, hingga ekspor dalam satu ekosistem yang saling memperkuat sehingga koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi pedesaan.

Bagi Indonesia, pelajaran tersebut sangat relevan karena negeri ini memiliki kekayaan komoditas seperti kopi, kakao, gambir, kelapa, pala, kayu manis, durian, alpukat, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Sayangnya, sebagian besar petani masih menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah, padahal koperasi yang dikelola secara modern, profesional, transparan, dan berbasis komoditas unggulan dapat menjadi penggerak hilirisasi sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai global.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan Korea Selatan menunjukkan bahwa pembangunan pertanian membutuhkan sinergi antara negara, koperasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku usaha. Pemerintah tidak mengambil alih fungsi bisnis koperasi, tetapi menciptakan regulasi, pembiayaan, riset, inovasi, serta infrastruktur yang memungkinkan koperasi berkembang secara mandiri dan kompetitif.

Kunjungan ini semakin meyakinkan saya bahwa masa depan pertanian Indonesia tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh kekuatan kelembagaan ekonomi petani. Koperasi modern seperti di Punggi membuktikan bahwa kebijakan yang tepat, tata kelola yang profesional, dan kepemimpinan yang visioner mampu mengubah petani dari sekadar produsen bahan baku menjadi pemilik industri yang menikmati nilai tambah dari hasil usahanya.

Saya memandang pengalaman di Punggi memberikan pesan penting bahwa sudah saatnya Indonesia mengembalikan koperasi pada roh pemikiran Mohammad Hatta dengan wajah yang lebih modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada inovasi, dan mampu bersaing di pasar global. Apabila hal tersebut diwujudkan secara konsisten, koperasi akan kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional sekaligus instrumen strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju, petani yang sejahtera, dan Indonesia yang berdaulat secara ekonomi.

oleh:

Genius Umar

Mantan Wali Kota Pariaman

Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang

Analis Kebijakan Publik