‘Cepu Raya’ Energi Baru Pantura?

DENYUT pembangunan industri di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa akan berdetak lebih cepat. Sebuah kawasan yang dikesankan ‘masih tertinggal’ di perbatasan Jateng-Jatim, sedang menyusun kebangkitan wilayahnya. Di sini setidaknya terdapat tiga aset penting; hamparan hutan jati kualitas terbaik, air melimpah Bengawan Solo, dan sumber migas Blok Cepu.

Tetapi kawasan ini seakan terlempar dari bentang jalan tol dan proyek strategis nasional (PSN) lainnya. Tidak ada bandara dan pelabuhan besar, tanpa kawasan industri luas, maupun sektor pendongkrak ekonomi masyarakat yang signifikan.

Sinergi wilayah Blora, Bojonegoro, dan Tuban difokuskan pada Gagasan membangun kawasan ‘Cepu Raya’ sebagai pusat ekonomi regional baru tercetus dari Kabupaten Blora, Bojonegoro, Ngawi, Tuban. Kolaborasi ini berfokus pada percepatan kemajuan daerah, meliputi peningkatan infrastruktur, pengembangan UMKM, pertanian, pariwisata, pengelolaan sampah, dan optimalisasi migas di perbatasan Jateng-Jatim (Blok Cepu).

Pernah pula digagas bentuk kerja sama Blora dengan daerah sekitarnya. Wadahnya sebuah komunitas pengembangan investasi disebut ‘Ratubangnegoro’, dirancang Juli 2006 yang meliputi Blora, Tuban, Rembang, dan Bojonegoro. Kerja sama itu meliputi kesehatan, pertambangan, energi, kehutanan, perkebunan, penanaman modal, ketenagakerjaan, serta bidang pariwisata dan kebudayaan.

Raksasa Tidur

Ide Cepu Raya mencuat melalui pertemuan singkat Bupati Blora, Arief Rohman, dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Stasiun Cepu, Juni 2025. Menko yang juga putra Bojonegoro ini menyampaikan Cepu akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Blora, Bojonegoro, Tuban dan Ngawi.

Cepu disebutnya sebagai raksasa tidur (sleeping giant) bagi mesin pertumbuhan berkelanjutan. “Blora itu ibu kota pemerintahan, sedangkan, Cepu ibu kota ekonomi,” ujar Menko Pratikno.

Sejumlah fasilitas yang sudah eksis antara lain, lembaga pendidikan milik Kementrian ESDM seperti PPSDM Migas dan Akamigas, ada Pertamina, Perhutani, dan stasiun KA yang disinggahi kereta utama (kecuali Argo Bromo Anggrek). Masih ada lagi Bandara Ngloram, Waduk Karangnongko, hingga Bengawan Solo.

Bojonegoro dan Cepu juga dilengkapi terminal bus baru, dihubungkan dengan bus-bus premium ke Bogor dan Jakarta. Sebaliknya bus-bus ke arah timur seperti Babat, Lamongan, dan Surabaya masih memerihatinkan, disebabkan kondisi jalan yang belum sepenuhnya mulus.

Dalam konteks Cepu Raya, kehadiran Blok Cepu bisa menjadi mesin-pacu penting. Dana Bagi Hasil (DBH) blok migas yang menghasilkan 35 persen lifting nasional itu, bagaikan tonikum yang menguatkan belanja daerah.

Bojonegoro dan Tuban telah menikmatinya, sementara Blora berjuang mendapatkan DBH pantas. Meski berada dalam satu paket Blok Cepu, besaran DBH Blora hanya sepersepuluh Bojonegoro.

Pada 2024, DBH Migas untuk Blora sebesar Rp125,05 miliar, sangat jauh berbanding Bojonegoro yang mencapai Rp1,8 triliun. Ketimpangan ini jelas menciptakan ketidakadilan. Semakin terasa ketika melihat fakta daerah lain di Jawa Timur, yang sebenarnya tidak masuk dalam Wilayah Kerja Blok Cepu, justru memperoleh DBH lebih besar daripada Blora.

Contohnya Jombang menerima DBH Migas Rp137 miliar, Madiun Rp143 miliar, Nganjuk Rp140 miliar, Lamongan Rp142 miliar, Ngawi Rp140 miliar, bahkan Tuban memperoleh terbanyak Rp424 miliar.

Padahal, 37 persen wilayah Blora masuk dalam Wilayah Kerja Blok Cepu. Bisa saja yang dibor wilayah Bojonegoro, sementara kandungan minyaknya ada di Blora, ungkap Bupati Blora. Ia menuntut agar 3 persen bagian daerah perbatasan, ditinjau ulang.

Jombang dan Lamongan yang tidak berbatasan langsung, pembagiannya lebih besar daripada Blora. Sedangkan Tuban yang mendapat Rp400 miliar cukup pantas sebagai daerah yang berbatasan terletak satu provinsi.

Batas wilayah Blora dengan mulut sumur Bojonegoro di kecamatan Kalitidu/Padangan itu paling dekat dengan Cepu dan Blora ketimbang lainnya seperti Jombang. Termasuk juga Lamongan yang tidak ikut berjuang mendapat DBH lebih dulu. Wilayah paling terdampak negatif itu Blora, seperti air Bengawan Solo diambil dari persawahan Kedung Tuban yang akhirnya krisis air.

Perjuangan panjang Blora baru terlihat pada 2023 dengan bagi hasil Rp160 miliar, berkat revisi UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pada 2022. Dulu pernah diharapkan bagi hasilnya bisa Rp400 miliar, karena 2022 Blora hanya menerima Rp7 miliar.

Pawonsari Menguap

Sebagai gagasan, ide Cepu Raya bisa menguap cepat seperti konsep segitiga emas ‘Pawonsari’ yang pernah digagas 23 tahun lalu. Pawonsari dirumuskan sejak 2002 menggabungkan kawasan selatan Jawa, Pacitan, Wonogiri, Wonosari, juga di perbatasan Jatim-Jateng.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada 2021 kembali menilai, garis pantai Pulau Jawa bagian selatan, khususnya wilayah Pawonsari berpotensi sangat besar dari segi sumber daya alam, maupun potensi pariwisata. Digagas kerjas ama penanggulangan bencana di bawah naungan Unesco dalam bentuk pelestarian Gunung Sewu Global Geopark.

Rupanya berbagai upaya membangun kerja sama regional antarkabupaten, apalagi melintas provinsi, masih langka terwujud. Kesenjangan aspirasi dan keterbatasan visi para pemimpin daerah, sulit dipadukan.

Pemimpin berganti, program pun berubah. Berderet hambatannya, birokrasi yang rumit, inkonsistensi regulasi pembiayaan, dan beda kepentingan plus konflik politik. Beda penafsiran atau inkonsistensi aturan, berikut proses panjang dan rumit untuk mencapai kesepakatan bersama. Terbatas pula pemahaman birokrasi pemerintah daerah tentang kerja sama horisontal antardaerah otonom, bukan vertical. Setiap daerah punya prioritas pembangunan yang berbeda, berkelindan ego sektoral kedaerahan.

Alhasil perjalanan berbagai ide kerja sama daerah bagai menggantang asap. Dibutuhkan dirijen yang kuat mengorkestrasi berbagai nada daerah, menjadi paduan musik indah yang membawa kemanfaatan luas bagi warganya.

Penulis: Tjuk Suwarsono (Wartawan)