Sumatra dalam Krisis, Pilihan Besar yang Sulit Ditunda

HUJAN ekstrem yang tak berhenti lebih dari 24 jam menggulung Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan kerusakan yang tidak pernah dibayangkan warga sebelumnya. Data BNPB mencatat lebih dari tiga ratus korban meninggal, puluhan orang hilang, serta hampir 50 ribu kepala keluarga terpaksa mengungsi dari rumah yang tidak lagi bisa mereka sebut tempat tinggal.

Puluhan kabupaten seketika lumpuh: jalan terputus, jembatan roboh, aliran listrik padam, dan fasilitas publik berhenti berfungsi. Di sejumlah desa, warga bahkan harus menunggu bantuan dalam kondisi terisolasi karena akses satu-satunya tertutup longsor.

BMKG memastikan bencana ini dipicu interaksi dua sistem siklon tropis yang membawa uap air dalam volume sangat besar ke daratan. Curah hujan yang biasanya turun dalam beberapa hari, kini turun hanya dalam satu putaran waktu yang berlangsung lebih dari sehari penuh.

Namun penjelasan meteorologis tidak sepenuhnya dapat menggambarkan mengapa kerusakan yang terjadi begitu masif. Banyak lokasi banjir bandang dipenuhi kayu gelondongan berukuran besar yang terbawa dari hulu, menunjukkan bagaimana kerusakan lingkungan telah memperlemah daya tahan alam.

Organisasi lingkungan seperti Walhi menyebut bencana ini sebagai bencana ekologis. Sebuah peringatan bahwa penebangan hutan, pembukaan lahan, dan tata ruang yang tidak disiplin telah memperbesar risiko bagi masyarakat.

Kondisi warga terdampak sangat berat. Di pos pengungsian, ribuan keluarga tidur di lantai bangunan darurat atau tenda yang lembap.

Anak-anak terbaring berdesakan, sementara orang tua mereka berusaha menenangkan diri meskipun mereka sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan esok hari. Banyak keluarga tiba tanpa membawa apa pun selain pakaian yang mereka kenakan saat air tiba-tiba naik.

Pedagang kecil kehilangan lapak dan stok barang, petani kehilangan lahan yang tertutup lumpur, dan pekerja harian kehilangan penghasilan karena aktivitas ekonomi berhenti total. Setiap kehilangan kecil yang menumpuk ini membentuk beban besar yang harus ditanggung masyarakat selama berbulan-bulan ke depan.

Di tengah situasi seperti ini, muncul pertanyaan yang semakin kuat: apakah bencana ini seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional? Sejumlah pihak telah memberikan sinyal.

Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, menyampaikan skala bencana di Sumatra telah melampaui kapasitas daerah. Maka, perlu dipertimbangkan sebagai bencana nasional.

Di sisi lain, organisasi lingkungan menilai kerusakan ekologis yang meluas tidak dapat ditangani dengan kemampuan daerah yang terbatas. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menegaskan perlunya pembenahan tata kelola lingkungan yang menyeluruh dalam respons jangka panjang.

Penetapan bencana nasional memang bukan keputusan ringan. Ada implikasi fiskal yang perlu dipertimbangkan, kebutuhan koordinasi lintas-kementerian, serta konsekuensi terhadap program pemerintah yang sedang berjalan.

Namun menunda penetapan juga memiliki risiko tidak kalah besar. Pemerintah daerah terbatas oleh kemampuan anggaran, sementara kerusakan rumah, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan membutuhkan intervensi berskala nasional.

Tanpa dukungan pusat, proses pemulihan akan berjalan lambat dan terfragmentasi. Hal itu pada akhirnya bisa meninggalkan banyak warga dalam ketidakpastian berkepanjangan.

Respons cepat dari pemerintah pusat bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam setiap bencana besar, yang menanggung beban awal adalah rakyat: mereka kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan rasa aman. Pada saat seperti ini, prioritas negara diuji.

Ketika pemerintah menempatkan kebutuhan warga terdampak sebagai agenda utama, masyarakat merasakan bahwa mereka tidak ditinggalkan. Kepercayaan itu penting, karena tanpa kepercayaan, setiap proses pemulihan akan terasa lebih berat bagi warga yang baru saja kehilangan segalanya.

Bencana di Sumatra memperlihatkan pemicu alam memang ekstrem, tetapi kerentanan telah dibangun perlahan selama bertahun-tahun. Hutan yang hilang, sungai yang kehilangan vegetasi penahan, dan pemukiman yang dibangun di zona rawan tidak bisa lagi dianggap sebagai hal biasa.

Pemulihan perlu dilakukan dengan pandangan yang lebih luas. Apa itu? Yaitu memperkuat kembali hulu, menata ruang secara disiplin, dan memastikan pembangunan tidak lagi berjalan dengan mengorbankan keselamatan warga.

Pada akhirnya, keputusan untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional tidak hanya soal teknis dan administratif. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana negara melihat warganya yang sedang berada dalam titik paling rapuh.

Ada saat ketika angka, rapat, dan perhitungan fiskal harus diletakkan di belakang nilai yang lebih mendasar. Dan, pada titik seperti inilah sebuah negara diuji: apakah mampu meletakkan prioritasnya dengan benar ketika semuanya bersentuhan langsung dengan kemanusiaan.

“Alam jarang berteriak, kita saja yang terlalu pelan meresapi bisikannya.”

Penulis: Rudi Zein (Penyiar)