Kerbau Menyusut, Hulu Peternakan Indonesia Mendesak Dibangun Ulang

KBRN, Serang: Indonesia sering dipuji karena lahannya yang subur dan cocok untuk ternak. Namun keunggulan itu tidak otomatis menjamin kemandirian pangan secara nasional, terutama persoalan daging.

Di Serang, Banten, sambil melihat penerapan sistem ranch di Bukit Waru Wangi, kita bisa melihat bahwa persoalan sebenarnya ada jauh sebelum urusan perdagangan. Bukit Waru Wangi itu Siswono Yudo Husodo, mantan menteri era Presiden Soeharto yang pernah memimpin HKTI dan lama bergelut sebagai pengusaha tani.

Di kawasan itu kerbau dan sapi dilepas di padang rumput, sebuah praktik yang berbeda dari pola ‘cut and carry’ yang masih menjadi kebiasaan banyak peternak di Indonesia. Model lama itu membuat biaya produksi lebih tinggi dan menurut Siswono itu satu di antara alasan peternakan Indonesia sulit bersaing.

Ia menjelaskan persoalan utama bukan pada pakan atau lahan, tetapi pada rendahnya minat melakukan ‘breeding’ yang membuat populasi terus menurun. Breeding adalah proses reproduksi atau perkembangbiakan organisme, baik hewan maupun tumbuhan.

Tanpa ada dorongan untuk memperbaiki perbibitan dan memperbanyak indukan, Indonesia akan terus mengandalkan impor. Dan, itu sebuah pola yang menurut Siswono terjadi berulang dan semakin sulit diputus.

Ia menambahkan insentif konkret seperti inseminasi buatan gratis, bonus kelahiran, hingga akses penggembalaan perlu diberikan. Hal itu supaya peternak mau bergerak ke arah breeding.

Siswono pun mengingatkan populasi kerbau sudah berada pada titik rawan, turun dari 2,4 juta ekor pada 2000 menjadi 1,37 juta ekor pada 2022. Angka yang menunjukkan penurunan tajam sehingga diperkirakan kerbau Indonesia bisa mendekati punah pada sekitar 2031, bila tidak ada langkah cepat.

Siswono Yudo Husodo saat berbicara dengan para tamu di Bukit Waru Wangi (Foto: RRI/Rudi Zein)

Saat berbincang dengan Pro 3 RRI, Siswono menegaskan kerbau sudah dinyatakan “SOS”. Ini adalah peringatan yang disampaikan karena melihat efisiensi kerbau yang sebenarnya sangat tinggi.

Kerbau mampu memanfaatkan pakan kasar dan menghasilkan daging dengan protein lebih tinggi serta lemak dan kolesterol lebih rendah. Namun posisinya justru makin tersisih.

Selain soal populasi, data konsumsi protein juga menjadi sinyal kalau peternakan nasional perlu pembenahan serius. Menurut BPS, konsumsi protein hewani Indonesia baru 10,5 kilogram per kapita per tahun, padahal standar ideal berada di kisaran 15 kilogram.

Perinciannya juga menunjukkan kesenjangan: konsumsi sapi hanya 2,2 kilogram per kapita, sedangkan ayam 8,3 kilogram. Jika dibandingkan Malaysia yang mencatat konsumsi 5,72 kilogram daging sapi dan 50,48 kilogram ayam, celahnya makin jelas.

Kondisi itu membuat impor tetap menjadi penyumbang besar pasokan daging nasional. Hingga kini, sekitar 30 persen kebutuhan daging Indonesia masih dipenuhi dari luar negeri, terutama dari Australia dan India.

Dari sisi pemerintah, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Harry Suhada, mengatakan kementerian kini memberi perhatian lebih kuat pada perbaikan hulu. Ia menjelaskan penguatan perbibitan dan peningkatan populasi ternak sedang diprioritaskan agar ketergantungan impor bisa dikurangi secara bertahap.

Harry menekankan tanpa hulu yang kuat, tidak ada program hilir yang bisa benar-benar berjalan. Ia menyebut skema insentif baru sedang dirancang untuk menghidupkan kembali perbibitan nasional, dan memberi ruang bagi peternak untuk meningkatkan populasi indukan.

Para ahli melihat sistem ranch yang diterapkan di Bukit Waru Wangi dapat menjadi salah satu model pengembangan. Selain menurunkan biaya, sistem ini dapat memperbaiki reproduksi ternak dan membuka peluang edukasi bagi masyarakat mengenai cara beternak yang lebih efisien.

Dengan melihat seluruh persoalan itu, para pengamat memperingatkan Indonesia menghadapi risiko rangkap: impor yang terus meningkat dan hilangnya kerbau sebagai plasma nutfah bangsa. Siswono menutup pembicaraan dengan menyebut tanpa kebijakan yang tepat dan insentif yang nyata, peluang Indonesia untuk memperbaiki hulu hanya akan habis oleh waktu.