DALAM sebuah diskusi publik, Dony Oskaria kepala BP BUMN menyampaikan bahwa terdapat tiga syarat utama yang harus dimiliki suatu negara untuk menjadi negara maju. Yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia.

Menurut saya, pandangan tersebut sangat relevan dalam konteks pembangunan Indonesia saat ini. Pandangan tersebut juga memiliki landasan yang kuat dalam berbagai teori pembangunan ekonomi, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan.

Selama ini, banyak negara menilai kemajuan hanya dari indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, atau pembangunan infrastruktur. Padahal, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan yang berkelanjutan membutuhkan fondasi yang lebih mendasar.

Yaitu kemampuan negara menjamin kebutuhan pangan rakyatnya, menyediakan energi yang cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi. Serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Ketiga aspek tersebut sesungguhnya merupakan pilar strategis yang saling berkaitan dan menentukan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Ketahanan Pangan sebagai Beranda Kedaulatan

Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan stabilitas negara.

Dalam perspektif pembangunan, tidak mungkin sebuah negara mencapai kemajuan yang berkelanjutan apabila kebutuhan pangan masyarakatnya masih sangat bergantung pada pihak luar. Pengalaman dunia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pentingnya aspek ini.

Pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan global. Memicu kenaikan harga berbagai komoditas strategis, dan meningkatkan kerentanan negara-negara yang terlalu bergantung pada impor pangan.

Kondisi tersebut memberikan pelajaran bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu pertanian, melainkan bagian dari kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, penguatan ketahanan pangan memerlukan kebijakan yang terintegrasi mulai dari perlindungan lahan pertanian produktif, pembangunan infrastruktur irigasi, modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan cadangan pangan nasional.

Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan potensi pangan lokal sesuai karakteristik wilayahnya. Daerah pesisir dapat memperkuat sektor perikanan, sementara daerah pegunungan dapat mengembangkan hortikultura dan perkebunan.

Diversifikasi pangan lokal juga perlu terus didorong agar masyarakat tidak bergantung pada satu jenis komoditas saja. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional dibangun dari kekuatan dan kemandirian daerah.

Ketahanan Energi dan Transisi yang Berkelanjutan

Pilar kedua adalah ketahanan energi. Dalam ekonomi modern, energi merupakan penggerak utama aktivitas produksi, transportasi, industri, dan pelayanan publik. Tidak ada negara yang mampu tumbuh secara berkelanjutan tanpa pasokan energi yang memadai.

Krisis energi global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada sumber energi tertentu dapat menimbulkan kerentanan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, banyak negara mulai melakukan diversifikasi sumber energi dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan.

Indonesia memiliki potensi energi yang sangat besar, mulai dari panas bumi, tenaga surya, tenaga air, hingga bioenergi. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui kebijakan yang konsisten dan investasi yang berkelanjutan.

Pada tingkat nasional, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur energi, memperkuat regulasi yang mendukung energi terbarukan, serta mendorong hilirisasi sumber daya alam agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.

Sementara itu, pemerintah daerah dapat berperan melalui pemanfaatan sumber energi lokal sesuai potensi wilayah masing-masing. Penggunaan panel surya pada fasilitas publik, pengembangan biogas di kawasan pertanian dan peternakan, serta pemanfaatan energi terbarukan di daerah terpencil merupakan contoh implementasi yang dapat dilakukan secara nyata.

Ketahanan SDM: Kunci Mengunci Bonus Demografi dan Memutus Kemiskinan

Pilar ketiga adalah ketahanan sumber daya manusia. Teori modal manusia (human capital theory) yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi menjelaskan bahwa kualitas manusia merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa.

Pendidikan, kesehatan, keterampilan, inovasi, dan karakter menjadi modal yang jauh lebih berharga dibandingkan sumber daya alam. Banyak negara maju menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya alam bukanlah hambatan apabila memiliki sumber daya manusia yang unggul.

Singapura merupakan contoh nyata bagaimana kualitas manusia mampu menjadi kekuatan utama pembangunan. Indonesia saat ini sedang memasuki periode bonus demografi yang memberikan peluang besar untuk mempercepat pembangunan.

Namun, peluang tersebut hanya akan menghasilkan manfaat apabila didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja. Ketika saya menjabat sebagai Wali Kota, saya sangat menyadari bahwa pengembangan SDM adalah kunci penting untuk membuka gerbang kemajuan di masa depan.

Lebih dari itu, pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk memutus lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Atas kesadaran itulah, lahir program Saga Saja (Satu Keluarga Satu Sarjana).

Selama lima tahun kepemimpinan saya di daerah, program ini secara konsisten mengirimkan anak-anak berpotensi yang berasal dari keluarga miskin untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi dan fakultas vokasi ternama di Indonesia. Mulai dari Universitas Indonesia (UI), IPB University, Universitas Gadjah Mada (UGM), Telkom University, IT PLN, Politeknik PU, Politeknik Perhubungan, Politeknik Kelautan dan Perikanan, hingga Politeknik Negeri Padang.

Hasilnya, anak-anak ini belajar dengan sangat baik, menyelesaikan studi mereka, dan langsung terserap ke dalam dunia kerja. Melalui pekerjaan yang layak dan mandiri secara finansial inilah, mereka kembali ke rumah (mengirim uang untuk keluarganya) sebagai agent of change (agen perubahan) yang membawa seluruh anggota keluarganya keluar dari jurang kemiskinan.

Ini adalah contoh konkret bagaimana kita menciptakan kemajuan daerah yang transformatif langsung dari unit terkecil masyarakat, yaitu dari dalam keluarga mereka masing-masing.

Oleh karena itu, di tingkat nasional dan daerah, arah kebijakan pembangunan SDM harus berbasis pada kebutuhan riil.

Daerah pariwisata dapat fokus pada pengembangan kompetensi di bidang hospitality dan ekonomi kreatif, sementara daerah industri dapat memperkuat pendidikan vokasi yang terhubung langsung (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja.

Integrasi Ekosistem dan Tantangan Tata Kelola

Jika dicermati lebih dalam, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia bukanlah tiga sektor yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem pembangunan yang saling memperkuat.

Ketahanan pangan membutuhkan dukungan energi dan teknologi. Ketahanan energi memerlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan mengembangkan teknologi baru.

Sementara itu, sumber daya manusia yang unggul hanya dapat berkembang secara optimal apabila kebutuhan pangan dan energi masyarakat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang terintegrasi menjadi sangat penting.

Dari perspektif kebijakan publik, tantangan terbesar bukan terletak pada penyusunan kebijakan, melainkan pada implementasi dan koordinasi antar lembaga. Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Konsep tata kelola kolaboratif (collaborative governance) menjadi semakin relevan karena kompleksitas tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Pemerintah pusat perlu menyediakan arah kebijakan dan dukungan sumber daya, sementara pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program inovatif, seperti yang telah dibuktikan melalui program Saga Saja yang langsung menyentuh akar rumput.

Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, gagasan Dony Oskaria mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia dapat dipandang sebagai kerangka strategis yang sangat penting. Ketiga pilar tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan ketahanan nasional.

Oleh karena itu, ukuran kemajuan bangsa seharusnya tidak hanya dilihat dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin ketersediaan pangan, menjaga kemandirian energi, serta menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

Pada akhirnya, negara maju bukanlah negara yang sekadar kaya secara ekonomi, melainkan negara yang memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai krisis dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri. Dalam perspektif tersebut, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia merupakan fondasi yang harus dibangun secara bersamaan agar Indonesia dapat tumbuh menjadi bangsa yang maju, berdaulat, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Oleh: Genius Umar

Analis Kebijakan Publik, Dosen Kebijakan Publik UNP, dan Mantan Wali Kota Pariaman