PENYEGARAN kabinet oleh Presiden Prabowo menjanjikan langkah penting masa depan perekonomian negeri. Penggantian Menteri Ekonomi setidaknya menjawab sebagian tuntutan publik, tentang perlunya arah baru ekonomi kita yang bebas dari tekanan Barat (WTO, IMF, Bank Dunia, Federal Bank).
Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dipersepsi sebagai wakil kepentingan global. Hal itu mengingat jejaknya pernah menjabat Direktur IMF dan produk kebijakannya yang kontroversial.
Kita tengok sejenak postur APBN Februari 2025. Realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun, sementara pendapatan Rp316,9 triliun.
Angka ini melanjutkan tren defisit awal tahun ke level Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit 0,13% itu disebut masih di bawah target APBN sebesar 2,53% dari PDB.
Pendapatan negara dari pajak Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, tetapi bertambah Rp125,22 triliun dari Januari 2025. Sedangkan penerimaan pajak Februari 2025 tercatat Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target, alias anjlok hingga 30,2% dari Februari 2024 yang mencapai Rp269,02 triliun.
Intinya brankas negara perlu segera ditata ulang, setelah lama terimpit utang, anjloknya pajak dan arus kas negatif. Meski acapkali dilaporkan keuangan negara aman-aman saja, rakyat menganggapnya sedang tidak baik-baik saja.
Berpaling
Kini kita bisa menduga Indonesia berpaling ke kutub ekonomi baru BRICS. Sejatinya Indonesia sudah bergabung secara resmi Januari 2025, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Kita berdampingan dengan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Keanggotaan penuh juga diberikan kepada Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Bersama Indonesia, 10 negara lain juga diumumkan sebagai mitra baru BRICS, yakni Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan. Bergabungnya Indonesia dan Vietnam memperkuat pengaruh Asia Tenggara dalam struktur baru BRICS.
Dengan penambahan ini, BRICS kini mencakup 20 negara, 10 anggota inti dan 10 negara mitra, yang secara kolektif mewakili 56% populasi dunia dan menyumbang 44% Produk Domestik Bruto (PDB) global. Perluasan ini mencerminkan kemampuan adaptif BRICS terhadap tantangan zaman, sekaligus menegaskan perlunya reformasi lembaga-lembaga global seperti Dewan Keamanan PBB dan WTO.
Perjalanan menuju anggota baru bukanlah hal mudah. Itu karena Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang, mengatasi risiko, dan menghadapi dinamika politik serta ekonomi yang muncul dalam lingkup BRICS
Keuntungan dan Kerugian
Kementerian Pertahanan mencatat potensi manfaat bagi Indonesia dari BRICS, antara lain terbukanya peluang pasar dalam BRICS lebih dari 3 miliar jiwa. Produk-produk utama Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga tekstil, dapat meraih pangsa pasar yang lebih luas.
Dengan keberadaan New Development Bank (NDB), Indonesia dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur strategis. Potensi lain membuka kerja sama teknologi digital dan energi terbarukan, hingga peluang membangun hubungan dagang yang lebih luas nan beragam.
| Baca juga: Melambungkan Asa dari Desa |
Dengan menjadi anggota, Indonesia dapat mendorong perubahan yang lebih adil di lembaga-lembaga global seperti IMF dan Bank Dunia. Memberikan perspektif baru sebagai penyeimbang kebijakan ekonomi global yang pasti akan meningkatkan pengaruh diplomatik internasional Indonesia.
Di balik berbagai potensi itu, kita perlu waspadai dominasi ekonomi Tiongkok yang menyumbang hampir 70% dari total PDB BRICS. Bisa terjadi tekanan mengikuti agenda geopolitik Tiongkok yang mungkin bertentangan dengan kepentingan nasional.
Sesama anggota BRICS memiliki kesamaan. India, Brasil, dan Afrika Selatan adalah eksportir utama produk-produk batu bara, minyak, dan hasil pertanian. Akan terjadi persaingan dengan sesama anggota dan kancah global.
Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, BRICS kerap dianggap sebagai penantang tatanan global. Akibatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut dapat terganggu.
Keinginan BRICS untuk multilateralisme yang inklusif juga tercermin dalam deklarasi tahunan KTT BRICS. Pada KTT di India pada 2021 dan Tiongkok pada 2022 misalnya, ditekankan pentingnya perdagangan pertanian internasional (tanpa hambatan) dan dialog perdagangan bagi ketahanan pangan global. KTT terbaru di Afrika Selatan juga memperluas kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan.
Perdagangan pertanian yang kompetitif telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kelaparan dan kerawanan pangan dalam beberapa dekade terakhir. Kita belum cukup kuat menghadapi tantangan geopolitik dan pasar global hasil pertanian.
| Baca juga: Menguji Mesin Birokrasi Daerah |
Bahkan di dalam negeri masih dibutuhkan keseriusan menjaga nilai tukar para petani. Produk pertanian dan perikanan kita terkesan ‘berlebih’ di beberapa tempat, tetapi secara umum belum mampu mengangkat harkat ekonomi para petani kebanyakan.
Perdagangan pertanian global, melalui BRICS disebut tumbuh luar biasa dalam satu dekade terakhir. Ekspor global meningkat sepertiga pada 2021, dari sekitar USD1,5 triliun menjadi hampir USD2 triliun. Sekilas dapat disimpulkan negara-negara BRICS, bersama anggota G7 dan Uni Eropa berkontribusi signifikan terhadap perdagangan pangan.
Kita melihat ada harapan cerah di ujung berubahnya arah kebijakan ekonomi kita. Tentu praktiknya tak sebatas mengganti Menteri Keuangan.
Dibutuhkan keberanian ‘singa’ menata ulang kebijakan politik keuangan negara yang berpihak ke masyarakat. Tidak setengah-setengah, tidak hangat-hangat tahi ayam, dan tidak mudah diintervensi kepentingan golongan yang justru menjauh dari keadilan ekonomi.
Satu harapan absolut, akankah rakyat segera bisa merasakan manfaat penataan ekonomi negeri ini dalam kehidupan nyata dan memuliakan martabat mereka.
Penulis: T. Suwarsono (Praktisi Media)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....