.

Penulis: Tjuk Suwarsono (Wartawan)

TAK ada jalan mundur bagi para pemimpin pemerintahan di daerah untuk terus memberdayakan manajemen birokrasinya. Memangku jabatan Bupati atau Wali Kota bukan lagi singgasana nyaman. Kekuasaan modern kini dihadapkan pada kebutuhan yang jauh berbeda dengan era dahulu. Berbeda dalam segala cara melayani warga yang kritis dan berdaya.

Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah efektivitas dan efisiensi mesin birokrasi. Bagai mesin mobil, birokrasi butuh pacu-daya teknologi mutakhir untuk menciptakan unjuk kerja berkualitas. Kini setiap daerah berkompetisi menjadi yang terdepan, unggul, kompeten, dan popular.

Di dalam mesin birokrasi itu tersimpan banyak manusia ASN (Aparatur Sipil Negara). Merekalah piston yang bekerja menggerakkan birokrasi. Namun bagi ratusan daerah, ASN menjadi beban APBD yang mengalami kurang suntikan dana Pusat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja mengumumkan soal banyaknya daerah yang kesulitan membayar gaji ASN akibat susutnya transfer ke daerah. Purbaya janji akan memberikan tambahan dana ke 490 daerah yang dinilai defisit belanja pegawai, setelah mendapat izin Presiden Prabowo. Mendagri Tito Karnavian juga menyiapkan sejumlah opsi agar pegawai ASN di daerah tetap bisa bekerja dan mendapatkan haknya.

Daerah diminta mengefisienkan anggaran terlebih dahulu atau menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Opsi lainnya manfaatkan dana bagi hasil (DBH). Jika masih belum cukup juga, Kemendagri akan melakukan skema top-up. Intinya tidak boleh merumahkan atau tidak membayar pegawai.

Indonesia memiliki 514 daerah tingkat kedua terdiri atas 416 kabupaten (termasuk 1 kabupaten administrasi di DKI Jakarta) dan 98 kota termasuk 5 kota administrasi di DKI Jakarta. Artinya hanya 24 daerah saja yang selamat dari defisit. Ini menunjukkan kebergantungan kepada dana transfer dari Pusat masih sangat tinggi. Berbagai pemekaran daerah ikut menyumbang kondisi buruk yang membebani APBN ini.

Bali dan Jatim Unggul

Daerah yang pintar dan mandiri dalam mengatur APBD, umumnya kuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tolok ukurnya Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dan penghargaan APBD Award dari Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Badung (Bali) menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang konsisten menyandang status "sangat mandiri".

Tingginya PAD Badung disumbang pajak hotel, restoran, dan pariwisata yang jauh melampaui dana transfer Pusat. Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di Bali juga masuk dalam jajaran daerah mandiri secara fiskal berkat sokongan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal yang kuat.

Jawa Timur unggul diwakili Kota Surabaya yang menyandang kemandirian fiskal tinggi kategori perkotaan. Kota Surabaya mencatat sejarah sebagai kota pertama dan satu-satunya di Tanah Air yang berhasil meraih predikat AA (Sangat Memuaskan) dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Wali kota memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah kota dapat berdampak bagi masyarakat. Teknologi AI dimanfaatkan mengintegrasikan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi.

Surabaya juga menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024 dari BPJS Kesehatan. Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran lebih dari Rp500 miliar untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya. Child Friendly Cities Initiative (CFCI) UNICEF memberinya penghargaan bergengsi berupa Sertifikat Kota Layak Anak Internasional.

Kota Madiun dikenal sukses mengalokasikan porsi besar APBD untuk sektor pendidikan. Kabupaten Bojonegoro menempati peringkat atas realisasi pendapatan daerah terbaik dan inovasi pengelolaan dana abadi migas. Kabupaten Probolinggo juga terbaik kinerja fiskal, dengan realisasi belanja daerahnya mencapai 87,54 persen, dan pendapatannya 96,23 persen melampaui rata-rata nasional.

Serapan Tertinggi

Diukur dari aspek pendapatan kategori provinsi, Bali juaranya dengan pendapatan mencapai 109,78 persen, diikuti Kalimantan Selatan 102,66 persen, DI Yogyakarta 99,54 persen, Gorontalo: 99,27 persen, Maluku Utara dan Jawa Timur menyusul di peringkat selanjutnya.

Selain itu kinerja daerah juga bisa diukur dari tingginya serapan anggaran, yang menunjukkan kemampuan daerah wujudkan program pembangunan. Data Kemendagri mencatat realisasi belanja pemerintah kota (pemkot) di seluruh Indonesia pada Januari-September 2025 mencapai Rp106,22 triliun. Ini setara 56,66 persen dari total alokasi belanja dalam APBD 2025. Kota Banjar (Jawa Barat) menjadi kota dengan serapan belanja APBD tertinggi mencapai 71,25 persen. Berikutnya Kota Banda Aceh: 71,02 persen, Sukabumi: 70,08 persen, Sawahlunto: 69,30 persen, Cimahi: 68,95 persen, Tasikmalaya: 68,27 persen, Pariaman: 67,04 persen, Cirebon: 66,98 persen, Padang Sidempuan: 66 persen, dan Kota Serang: 65,50 persen.

Dari Sulawesi kita belajar kepada Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, sejak dilantik 20 Februari 2025 mampu menghadirkan pemerintahan modern, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. CNBC Indonesia Awards 2025 memberinya penghargaan Kepala Daerah dengan kinerja terbaik. Di tengah perubahan global yang menuntut kecepatan dan ketangguhan, Makassar tampil sebagai kota metropolitan yang berorientasi pada inovasi dan kolaborasi.

Lewat inisiatif seperti Makassar Creative Hub (MCH), Lontara, serta pencapaian tinggi Smart City (3,64), kota ini menjadi salah satu pionir transformasi digital di Indonesia untuk pelayanan publik. Salah satu inovasinya adalah aplikasi LONTARA (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), platform digital yang menghubungkan berbagai layanan publik kota dalam satu sistem terpadu. Aplikasi Lontara memuat lebih dari 358 aplikasi, memudahkan warga mengakses berbagai layanan, melaporkan aspirasi maupun keluhan. Pengaduan warga direspon cepat dan transparan.

Beragam kisah sukses daerah itu menjadi potret jujur kinerja para pemimpinnya. Sesungguhnya Bupati, Wali Kota, dan Gubernur tak mungkin bersantai, karena kompetisi ini menjadi ujian meraih reputasi. Tanpa reputasi unggul, daerah dan pemimpinnya gagal mensejahterakan warga.