Pasokan Terbatas dan Distribusi Jadi Tantangan Pengendalian Inflasi Provinsi

RRI.CO.ID, Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mewaspadai potensi tekanan inflasi akibat keterbatasan pasokan dan distribusi komoditas pangan. Kondisi tersebut dinilai semakin perlu mendapat perhatian karena sebagian kebutuhan pangan di Papua Barat Daya masih didatangkan dari luar daerah.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Papua Barat Daya, Eksan Musa’ad, mengatakan pengendalian inflasi di daerah sangat bergantung pada empat aspek utama, yakni kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

Menurutnya, keterbatasan pasokan dapat langsung berdampak terhadap kenaikan harga. Kondisi tersebut dapat diperparah oleh faktor musim, terutama kemarau panjang yang berpotensi mengurangi produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra produksi.

“Kalau pasokan kurang, pasti harga naik. Apalagi saat ini kita tahu bahwa daya beli masyarakat juga agak turun,” ujar Eksan saat dialog Sorong Menyapa RRI sorong, Selasa 29 September 2026.

Selain produksi, distribusi juga menjadi tantangan. Papua Barat Daya masih mengandalkan pasokan dari sejumlah daerah di luar wilayah, antara lain Maluku, Sulawesi dan Jawa. Pemerintah daerah telah melakukan kerja sama antardaerah untuk menjaga kesinambungan pasokan komoditas.

Eksan mengatakan biaya distribusi juga perlu menjadi perhatian karena kenaikan biaya angkutan dan kontainer dapat meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga barang di tingkat konsumen.

Di sisi lain, kondisi cuaca juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Musim kemarau panjang dan potensi El Nino dikhawatirkan berdampak terhadap produksi komoditas strategis di sejumlah daerah pemasok.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kota Sorong memiliki peran besar terhadap perekonomian Papua Barat Daya. Eksan menyebut kontribusi Kota Sorong terhadap perekonomian provinsi berada di kisaran 60 hingga 70 persen.

Berdasarkan data inflasi Agustus 2026, inflasi Kota Sorong secara year on year tercatat 4,08 persen. Sementara Kabupaten Sorong berada pada 2,35 persen dan Kabupaten Sorong Selatan 1,51 persen.

Eksan mengatakan tingginya inflasi Kota Sorong dapat memberikan pengaruh terhadap inflasi Papua Barat Daya secara keseluruhan.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, pemerintah provinsi juga mendorong optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Langkah tersebut diarahkan agar sejumlah komoditas yang selama ini masih didatangkan dari luar dapat diproduksi di dalam wilayah Papua Barat Daya.

“Kalau kebutuhan terpenuhi, dari sisi ketersediaan pasokan itu bisa kita atasi,” katanya.

Pemerintah juga terus melakukan pemantauan stok dan harga komoditas pangan secara berkala bersama TPID, pemerintah kabupaten/kota, OPD terkait, BPS, Bulog dan Satgas Pangan.