Komite II DPD RI Dorong Investasi di KEK Sorong untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

RRI.CO.ID, Sorong - Komite II DPD RI menilai peningkatan investasi menjadi salah satu pilihan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya, khususnya di tengah tantangan keterbatasan belanja pemerintah.

Sorotan tersebut muncul dalam pembahasan Komite II DPD RI mengenai pengembangan hilirisasi komoditas dan potensi ekonomi Papua Barat Daya.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Kawasan tersebut dinilai perlu lebih mampu menarik minat investor agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Wakil Ketua III Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah. Terlebih, adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi membuat ruang belanja pemerintah menjadi lebih terbatas.

“Kalau TKD turun, berarti government spending kita akan sangat rendah. Salah satu pilihan yang bisa mendorong pertumbuhan adalah meningkatkan investasi,” ujarnya.

Investasi dinilai memiliki keterkaitan dengan sejumlah aspek ekonomi lainnya, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai perlu menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan minat investasi di Papua Barat Daya.

La Ode menambahkan bahwa pengembangan investasi perlu berjalan beriringan dengan agenda hilirisasi komoditas. Papua Barat Daya memiliki potensi pada sektor kelautan dan perikanan serta berbagai komoditas lainnya yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Pengembangan tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, fasilitas pengolahan, kepastian investasi, serta kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah.

KEK Sorong kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari strategi untuk menarik investasi dan mengembangkan aktivitas ekonomi baru di Papua Barat Daya.

Komite II DPD RI menyatakan akan mendorong agar berbagai potensi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.