DPD RI Dorong Hilirisasi Komoditas untuk Tingkatkan Ekonomi Papua Barat Daya

RRI.CO.ID, Sorong - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dengan mitra strategis dan pendalaman informasi terkait hilirisasi komoditas di Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin 28 September 2026.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komite II DPD RI untuk memperoleh informasi secara langsung dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan, termasuk berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam mengembangkan potensi komoditas dan hilirisasi.

Rombongan Komite II DPD RI dipimpin Wakil Ketua I Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, dan disambut Asisten II Setda Papua Barat Daya Bidang Perekonomian dan Infrastruktur, Viktor Solossa, bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.

Dalam sambutan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang dibacakan Viktor Solossa, disampaikan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan diperlukan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan program.

Menurutnya, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Karena itu, data dan informasi dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan.

“Keputusan pemerintah harus berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kegiatan pembangunan perlu melihat apa yang benar-benar dibutuhkan di lapangan,” ungkapnya.

Viktor menambahkan, Papua Barat Daya memiliki berbagai potensi kawasan yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian daerah. Pengelolaan potensi tersebut membutuhkan perencanaan yang matang agar pemanfaatannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak berhenti sebagai sebuah rencana.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi pemerintah daerah. Untuk itu, kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat pembangunan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua I Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, menilai hilirisasi komoditas menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan di Papua Barat Daya.

Menurut Angelius, daerah tidak cukup hanya menghasilkan dan menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah. Komoditas tersebut perlu dikembangkan hingga menjadi produk jadi sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan lebih besar dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Angelius juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus Kambuaya, dalam menyampaikan berbagai aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, penyampaian aspirasi secara langsung menjadi bagian penting agar pemerintah pusat memperoleh gambaran mengenai berbagai persoalan dan potensi yang ada di daerah.

Pembahasan hilirisasi juga dikaitkan dengan pengembangan sejumlah komoditas unggulan, seperti pala, lada, tebu, kelapa, kakao, kopi, dan jambu mete.

Program hilirisasi tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok komoditas mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai tambah.

“Jangan sampai kita hanya menjual komoditas, tetapi produk dan identitas kita hilang. Karena itu, penting bagaimana komoditas tersebut diolah sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Angelius.

Angelius menjelaskan, hilirisasi di Papua Barat Daya tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan. Potensi kelautan dan perikanan juga perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, Papua Barat Daya memiliki potensi perikanan yang besar. Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur dan fasilitas pengolahan yang memadai.

Sejumlah fasilitas pendukung sektor perikanan yang dinilai belum berfungsi secara optimal turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Kondisi itu dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar investasi yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) juga disebut dalam pembahasan terkait pengelolaan dan optimalisasi fasilitas perikanan.

Angelius mendorong adanya koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terhadap fasilitas yang belum berfungsi secara optimal, termasuk kemungkinan revitalisasi.

Menurutnya, fasilitas penyimpanan seperti cold storage dan fasilitas pengolahan merupakan bagian penting dalam membangun rantai hilirisasi perikanan.

Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi Papua Barat Daya.

Dengan dukungan data, infrastruktur, investasi, serta fasilitas pengolahan yang memadai, pengembangan hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Papua Barat Daya.