Satgas Terima Aspirasi Masyarakat soal Program Makan Bergizi Gratis

RRI.CO.ID, Sorong - Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Barat Daya menyatakan terbuka menerima aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut, termasuk adanya kelompok masyarakat yang menyampaikan penolakan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diterima dan diteruskan kepada pemerintah pusat. Namun, Satgas di daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir terkait keberlanjutan maupun perubahan kebijakan program tersebut.

“Kami menerima apa yang menjadi aspirasi, masukan, dan pokok-pokok pikiran dari masyarakat. Tetapi tim Satgas tidak memiliki kewenangan untuk kemudian memutuskan,” ujar Ahmad Nasrau.

Menurutnya, aspirasi masyarakat selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program yang merupakan salah satu prioritas nasional pemerintah.

“Keputusannya dikembalikan kepada pemerintah pusat karena ini merupakan program prioritas nasional dan kebijakannya sepenuhnya ada di pemerintah pusat,” katanya.

Ahmad Nasrau menjelaskan bahwa fungsi mereka di daerah lebih diarahkan pada pengawasan pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan tersebut mencakup memastikan program dapat berjalan dengan baik, sekaligus merespons berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Terkait adanya aspirasi penolakan, saat ini mekanisme administrasi juga telah disiapkan bagi sekolah yang memiliki pertimbangan tertentu untuk tidak menerima layanan MBG.

Untuk sekolah negeri, apabila terdapat pihak yang tidak bersedia menerima layanan tersebut, terdapat mekanisme berupa pernyataan dari pihak sekolah maupun siswa yang kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Selanjutnya, permohonan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan keputusan akhirnya berada pada BGN.

Tim Satgas MBG Provinsi papua Barat Daya, belum menerima pengajuan resmi terkait penolakan layanan MBG. Justru, keterjangkauan layanan terutama di wilayah yang menjadi prioritas masih menjadi salah satu fokus pelaksanaan program.