Belum Punya Rumah Sakit, Pemprov PBD Terbatas Intervensi Layanan

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya hingga kini belum memiliki rumah sakit milik pemerintah provinsi. Kondisi tersebut membuat Pemprov PBD masih terbatas dalam melakukan intervensi langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, kewenangan pelayanan dasar kesehatan saat ini berada di pemerintah kabupaten dan kota. Sementara Pemprov PBD lebih banyak memberikan bantuan melalui program-program sinergi.

“Kita di kesehatan juga begitu. Karena kita sendiri belum punya rumah sakit, maka tugas-tugas kita adalah kita hanya membantu kabupaten/kota dengan program-program sinergi,” kata Elisa saat membuka Rapat Koordinasi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya bersama OPD pengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026 di Hotel Belagri Kota Sorong, Selasa 15 September 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi tidak dapat secara langsung melakukan perawatan, tindakan medis, penatalaksanaan maupun pemenuhan kebutuhan obat di rumah sakit kabupaten/kota.

Elisa mengatakan, bantuan yang diberikan Pemprov PBD kepada rumah sakit belum memungkinkan pemerintah provinsi melakukan intervensi langsung terhadap kualitas pelayanan.

Karena itu, Elisa berharap Pemprov Papua Barat Daya dapat memiliki rumah sakit sendiri. Keberadaan rumah sakit provinsi dinilai penting agar pemerintah dapat lebih leluasa memastikan pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Sebab itu kita berdoa berharap supaya kita di provinsi harus punya rumah sakit. Karena rumah sakit lain kalau kita kasih bantuan, tapi kita tidak bisa intervensi pelayanannya,” katanya.

Elisa menegaskan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan manusia Papua, selain pemenuhan kebutuhan pangan dan pendidikan.

“Kalau bicara manusia, tiga saja harus kita pikirkan. Pertama perut, makan. Kedua sehat. Ketiga cerdas atau pendidikan. Tiga ini yang menjadi fokus utama,” pungkasnya.