Elisa Kambu Soroti Penyesuaian TKD yang Pengaruhi Fiskal Papua Barat Daya

RRI.CO.ID, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyoroti kondisi fiskal daerah yang terdampak penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elisa saat membuka Rapat Koordinasi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya bersama OPD pengelola Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 di Hotel Belagri Kota Sorong, Selasa 15 September 2026.

Elisa mengatakan kondisi TKD menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, termasuk ketika Dana Otsus memiliki ketentuan penggunaan yang cukup ketat.

“Kita memang mengalami keguncangan sedikit. Karena Otsus ini memang sudah ketat sekali, mandatory-nya sudah ketat sekali pengaturannya,” ujar Elisa.

Menurutnya, ketentuan mandatory dalam Dana Otsus membuat pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan penuh dalam mengatur anggaran untuk kebutuhan lain di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, kata Elisa, dalam dua tahun terakhir pemerintah daerah juga menghadapi penyesuaian TKD dari pemerintah pusat.

“Itu sebabnya kita mengalami kecemasan di situ,” katanya.

Elisa berharap kebijakan TKD ke depan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan dukungan anggaran yang lebih besar akan memberikan kemampuan kepada daerah untuk bergerak lebih cepat dalam menjalankan pembangunan.

“Kalau kasih seribu ke daerah mungkin kita bisa lari juga,” ujarnya.

Meski demikian, Elisa meminta pengelolaan Dana Otsus tetap dilakukan sesuai regulasi dan ketentuan mandatory yang telah ditetapkan.

Ia juga mendorong DPRP dan pemerintah daerah membangun kesamaan pemahaman agar keterbatasan fiskal tidak menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.