Rakor Otsus, Elisa Kambu Minta OPD Terbuka Soal Data Pengelolaan Anggaran

RRI.CO.ID, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) terbuka dalam menyampaikan data dan pelaksanaan anggaran.

Hal itu disampaikan Elisa saat membuka Rapat Koordinasi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya bersama OPD pengelola Dana Otsus Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 di Hotel Belagri Kota Sorong, Selasa 15 September 2026.

Menurut Elisa, keterbukaan diperlukan untuk membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan DPRP dalam melihat pengelolaan Dana Otsus.

Ia meminta OPD tidak menutupi maupun menghindari informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Otsus, termasuk data tahun 2025.

“Silakan nanti teman-teman di OPD silakan dibuka saja data. Di 2025 apa yang disampaikan,” ujar Elisa.

Elisa menegaskan rapat koordinasi tersebut bukan forum pemeriksaan terhadap OPD. Menurutnya, pemeriksaan memiliki kewenangan tersendiri yang dilakukan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Inspektorat.

“Yang pasti forum ini bukan forum pemeriksaan. Forum hanya evaluasi umum saja. Bukan pemeriksaan,” katanya.

Ia mengatakan DPRP menjalankan fungsi pengawasan, namun pembahasan dalam forum tersebut harus tetap berada pada batas-batas pengawasan secara umum.

Elisa berharap keterbukaan data dapat mengurangi kecurigaan antara legislatif dan eksekutif sekaligus membantu menyamakan pemahaman mengenai pengelolaan Dana Otsus.

“Dalam pemahaman itu, jadi kita bermain kira-kira di batas-batas itu. Sehingga kita punya pemahaman yang sama, sehingga kita tidak ada curiga di antara kita,” ujarnya.

Rakor tersebut mengusung tema “Harmonisasi Kebijakan dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 Demi Kesejahteraan Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya”.