Program HIV dan Malaria di Papua Barat Daya Didorong Masuk Anggaran Daerah

RRI.CO.ID, Sorong — Pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong mulai menyiapkan penganggaran secara lebih spesifik untuk mendukung keberlanjutan program penanggulangan HIV dan malaria, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Program Koordinator Adinkes , Abdul Qadir, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan anggaran yang jelas agar program kesehatan tetap dapat berjalan ketika terjadi perubahan atau berkurangnya dukungan dana dari pusat.

Menurutnya, sejumlah kegiatan terkait penanggulangan penyakit tersebut sebenarnya telah masuk dalam program dan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, penganggarannya masih bersifat umum atau belum secara khusus mencantumkan kebutuhan program.

“Harapan kami bagaimana supaya OPD-OPD pengambil kebijakan di daerah itu bisa ada pos tersendiri atau nomor pelaku tersendiri untuk program HIV dan malaria,” ujarnya.

Ia menilai penguatan penganggaran di tingkat daerah menjadi penting agar program tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Di Papua Barat Daya, pelaksanaan program saat ini mencakup sejumlah lokus, termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat.

Abdul Qadir menyebut Kabupaten Raja Ampat dinilai telah memiliki pemahaman dan kesiapan yang cukup baik. Dokumen program telah tersedia dan OPD terkait juga disebut telah memahami kebutuhan pelaksanaan program di daerah.

“Karena Kabupaten Raja Ampat itu sudah punya dokumen dan masyarakat serta OPD-OPD sudah mengerti,” katanya.

Ia berharap pola penganggaran yang lebih mandiri juga dapat diterapkan di daerah lainnya, khususnya Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas-OPD agar kebutuhan program kesehatan dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah secara berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program penanggulangan HIV dan malaria tetap berjalan dan tidak terhenti apabila terjadi perubahan kebijakan maupun dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Abdul Qadir menegaskan keberlanjutan program membutuhkan komitmen pemerintah daerah, terutama melalui kebijakan penganggaran yang terencana dan melibatkan OPD terkait.