Wagub, Minta Pelaksanaan MBG di Kampung Disesuaikan Kondisi Wilayah

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kampung-kampung tidak sepenuhnya disamakan dengan wilayah perkotaan.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan kondisi geografis, akses transportasi, dan ketersediaan infrastruktur di kampung memiliki tantangan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, pendekatan yang lebih fleksibel diperlukan agar MBG tetap dapat berjalan di wilayah yang sulit dijangkau tanpa mengurangi standar gizi dan persyaratan yang telah ditetapkan.

“Kita kan daerah-daerah yang susah terjangkau. Jadi ini yang harus kita perjuangkan supaya bisa masuk dan terakomodasi,” kata Ahmad di Sorong.

Ia mengatakan pemerintah dapat melibatkan yayasan pendidikan, sekolah, maupun pemerintah kampung untuk mendukung pelaksanaan MBG di daerah terpencil.

Namun, keterlibatan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan penyediaan makanan, nilai gizi, dan persyaratan lainnya.

“Yang penting memenuhi ketentuan nilai gizi dan semua persyaratan,” ujarnya.

Ahmad menilai pendekatan berbasis kondisi lokal penting agar tujuan utama MBG tetap tercapai, terutama bagi anak-anak yang tinggal di kampung dengan tingkat keterjangkauan yang rendah.

Ia menegaskan, kelompok yang berada di wilayah sulit justru perlu mendapat perhatian lebih besar karena keterbatasan akses dapat membuat mereka lebih sulit memperoleh layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari pola pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua Barat Daya.

“Harapan kita begitu, yang penting jalan supaya anak-anak kita di kampung-kampung yang sebetulnya lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan,” kata Ahmad.