Dinkes Bentuk Tim Kegawatdaruratan di 32 Puskesmas Hadapi Bencana

RRI.CO.ID, Sorong – Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, membentuk tim penanggulangan kegawatdaruratan di 32 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah setempat.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Julius Makatita, mengatakan tim penanggulangan kegawatdaruratan telah dibentuk di tingkat dinas maupun puskesmas.

Pembentukan tim tersebut bertujuan memastikan penanganan awal terhadap korban dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana di wilayah Kabupaten Sorong.

“Di Dinas Kesehatan sudah ada tim penanggulangan terkait kegawatdaruratan. Di puskesmas juga sudah diinstruksikan untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam di wilayah kerja masing-masing,” kata Julius.

Ia menjelaskan, 32 puskesmas tersebut tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Sorong. Sebagian besar puskesmas juga telah dilengkapi ambulans untuk mendukung mobilisasi tenaga kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi bencana.

Menurut Julius, jumlah puskesmas di Kabupaten Sorong sebelumnya sekitar 18 unit. Jumlah tersebut kini bertambah menjadi 32 unit untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap distrik.

“Semua distrik sudah ada fasilitas puskesmas dan sudah difasilitasi ambulans, kecuali ambulans air yang saat ini masih dalam proses untuk melayani daerah-daerah perairan,” ujarnya.

Julius mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong juga mendorong pembentukan satuan tugas penanggulangan bencana dalam satu komando di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurutnya, satu komando diperlukan agar koordinasi dan penanganan bencana di lapangan dapat berjalan lebih terarah.

“Kami sangat setuju kalau ada satu payung komando dari BPBD, sehingga ketika berada di lapangan kami dapat menjalankan tugas sesuai dengan instruksi dan tupoksi masing-masing,” katanya.

Ia menilai keterlibatan tenaga kesehatan dalam penanganan bencana sangat penting, terutama dalam menangani berbagai dampak kesehatan yang muncul setelah bencana.

Selain penanganan korban, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk mengantisipasi munculnya penyakit menular maupun penyakit kulit di lokasi terdampak bencana.

Julius berharap pembentukan tim penanggulangan bencana tersebut diikuti dengan pelatihan dan lokakarya bagi seluruh unsur yang terlibat.

Pelatihan dinilai penting agar setiap personel memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya ketika berada di lokasi bencana.

Selain tim di tingkat dinas, tim penanggulangan bencana juga telah dibentuk di masing-masing puskesmas.

Jika terjadi bencana di wilayah kerja, pimpinan puskesmas bersama jajaran akan melakukan penanganan awal sebelum berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.

“Karena puskesmas bertanggung jawab terhadap wilayah kesehatan di wilayah kerjanya, maka kami menyarankan agar puskesmas juga dilibatkan dalam surat keputusan pembentukan tim penanggulangan bencana,” ujar Julius.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi dengan BPBD, Palang Merah Indonesia (PMI), serta organisasi profesi kesehatan.

Koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan apabila terjadi bencana di Kabupaten Sorong.