PGRI Kab. Sorong Susun Program Kerja Setahun, Kesejahteraan Guru Jadi Perhatian

RRI.CO.ID, Sorong - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sorong menggelar rapat kerja perdana untuk menyusun program kerja organisasi selama satu tahun ke depan. Forum tersebut menjadi momentum menyatukan aspirasi 11 cabang PGRI yang tersebar di wilayah Kabupaten Sorong.

Rapat kerja I PGRI Kabupaten Sorong berlangsung di SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, Selasa 1 September 2026, dan diikuti pengurus serta perwakilan dari 11 cabang, termasuk yang berada di kawasan Pantai Utara (Pantura) hingga wilayah pegunungan.

Ketua PGRI Kabupaten Sorong, Karolina Jitmau, mengatakan rapat kerja merupakan bagian dari agenda organisasi PGRI mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Rapat kerja ini yang pertama untuk merancang program-program yang akan kami lakukan satu tahun ke depan,” kata Karolina usai pembukaan raker.

Menurutnya, penyusunan program dilakukan dengan menghimpun berbagai usulan dari setiap cabang. Usulan yang memiliki kesamaan akan diselaraskan menjadi program prioritas organisasi.

“Kalau dari 11 cabang ada usulan yang sama, berarti kita pakai satu program. Nanti juga mengacu pada program yang sudah kami tawarkan dari pengurus PGRI Kabupaten,” ujarnya.

Karolina menegaskan, program PGRI Kabupaten Sorong ke depan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Aspek kesejahteraan, keamanan guru, serta kualitas pendidikan peserta didik juga menjadi perhatian organisasi.

“Kami memperhatikan kesejahteraan guru, kualitas guru, keamanan, dan semuanya. Itu yang akan kami perhatikan,” katanya.

PGRI Kabupaten Sorong saat ini memiliki 11 cabang dengan jumlah anggota lebih dari 2.000 orang. Namun, angka tersebut masih akan diverifikasi kembali berdasarkan data keanggotaan dan iuran organisasi.

Verifikasi tersebut diperlukan agar organisasi memiliki basis data anggota yang lebih akurat dalam menjalankan program dan pelayanan kepada guru.

Selain menyusun program organisasi, PGRI Kabupaten Sorong juga memberikan perhatian terhadap persoalan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum terakomodasi.

Karolina mengatakan PGRI akan mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama instansi yang menangani bidang pendidikan dan tenaga kependidikan.

“Kita harus koordinasi dengan dinas bagian PMPTK. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri. Kalau ada permasalahan, sama-sama kita akan menyelesaikan secara bersama-sama,” jelasnya.

Ia menegaskan, PGRI akan mengedepankan pendekatan dialog dan mencari solusi bersama dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi guru.

“Kalau sudah menjadi persoalan, yang kita cari bukan saling menyalahkan, tetapi saling mencari jalan keluar,” tegas Karolina.

Melalui rapat kerja perdana ini, PGRI Kabupaten Sorong diharapkan mampu menghasilkan program yang sesuai kebutuhan guru dan dunia pendidikan di berbagai wilayah, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan tenaga pendidik.