Pemprov PBD Pangkas Giat Seremonial dan Perjalanan Dinas di Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap sejumlah belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., mengatakan belanja yang akan dirasionalisasi antara lain kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak prioritas, kegiatan dengan tingkat kesiapan rendah, serta belanja yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Elisa saat menyerahkan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 kepada DPRP PBD di ruang rapat lantai II DPRP PBD, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurutnya, langkah efisiensi dilakukan agar anggaran daerah lebih fokus pada program yang produktif dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran hasil rasionalisasi diarahkan kepada program prioritas yang lebih produktif dan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran,” ujar Elisa.

Elisa juga menekankan kegiatan yang telah memiliki kontrak, sedang dalam proses pengadaan, memiliki kemajuan fisik, serta berkaitan langsung dengan pelayanan publik harus menjadi perhatian untuk segera diselesaikan.

Sementara kegiatan yang belum siap atau tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir tahun akan dievaluasi dan dialihkan apabila diperlukan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian APBD 2026, menyusul hasil evaluasi pelaksanaan anggaran hingga semester pertama.

Realisasi belanja daerah hingga semester pertama 2026 tercatat baru mencapai 34,79 persen dari pagu anggaran.

Pemprov PBD berharap rasionalisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas belanja sekaligus memastikan anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua.