Melalui PEKA, BPJS Ketenagakerjaan Dorong 1.426 Penerima Manfaat Jadi Produktif

RRI.CO.ID, Sorong - Sebanyak 1.426 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) yang digelar serentak di 45 titik di Indonesia.

Program PEKA merupakan upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong penerima manfaat maupun ahli waris agar tidak hanya menggunakan manfaat yang diterima untuk kebutuhan konsumtif, tetapi dapat mengembangkannya menjadi modal untuk kegiatan produktif dan membangun kemandirian ekonomi.

Soft Launching Nasional PEKA dipusatkan di Bandung, Selasa 18 Agustus 2026, dan diresmikan Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat serta Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain yang mewakili Wali Kota Bandung.

Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli mengapresiasi program tersebut karena dinilai memberikan pendampingan lanjutan kepada penerima manfaat setelah menerima santunan.

Menurutnya, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak seharusnya berhenti pada pemberian manfaat, tetapi juga memastikan manfaat tersebut dapat dikelola secara produktif dan memberikan dampak berkelanjutan bagi keluarga penerima.

“Idenya luar biasa. Menurut saya, ini harus kita apresiasi. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya sampai memberikan uang atau santunan, tapi juga mengawal bagaimana uang atau santunan itu bisa bermanfaat secara berlanjut,” ujar Yassierli.

Ia berharap PEKA dapat melahirkan tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru yang nantinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, program PEKA lahir dari perhatian terhadap keberlanjutan manfaat yang diterima pekerja maupun ahli waris.

BPJS Ketenagakerjaan, kata Saiful, ingin memastikan manfaat yang diterima tidak hanya memberikan ketahanan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bekal bagi keluarga untuk membangun sumber penghasilan baru.

“Kami melihat bagaimana manfaat yang diterima peserta ini bisa menjadi produktif. Kami khawatir kalau tidak dilakukan pendampingan dan pembekalan, manfaat yang diterima hanya menjadi konsumtif,” katanya.

Melalui PEKA, BPJS Ketenagakerjaan mendorong perubahan dari konsumtif menjadi produktif, dari sekadar menerima manfaat menjadi memiliki daya dan pada akhirnya mampu mandiri.

Saiful menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah peserta maupun pelatihan yang diberikan. Lebih dari itu, keberhasilan PEKA dilihat dari kemampuan penerima manfaat untuk menghasilkan pendapatan dan kembali mandiri secara ekonomi.

Di Kota Sorong, pelaksanaan PEKA disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sorong, Iguh Bimantoroyudo mengatakan, salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada peserta adalah pelatihan pembuatan abon gulung dan papeda khas Papua.

Pelatihan tersebut dipilih karena kedua produk merupakan bagian dari kuliner lokal yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi usaha.

“Kami ingin pelatihan yang diberikan benar-benar dekat dengan potensi yang ada di daerah. Di Sorong, kami memilih pelatihan pembuatan abon gulung dan papeda khas Papua karena selain merupakan bagian dari kekayaan kuliner lokal, produk ini juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi usaha,” ujar Iguh.

Menurutnya, peserta tidak hanya diarahkan untuk memiliki keterampilan dalam membuat produk, tetapi juga memahami bagaimana mengembangkan produk tersebut agar memiliki nilai jual.

Pendampingan dapat dilakukan melalui pengembangan kemasan, pemasaran hingga pemanfaatan platform digital sehingga produk yang dihasilkan dapat menjangkau pasar lebih luas.

Iguh berharap program tersebut dapat mendorong munculnya usaha-usaha baru dari penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Sorong.

“Harapannya, para penerima manfaat bisa mengolah keterampilan ini menjadi produk yang memiliki nilai jual dan mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga,” katanya.

Pelaksanaan PEKA dilakukan melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, komunitas dan berbagai mitra lainnya.

Melalui program ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap manfaat perlindungan jaminan sosial tidak hanya dirasakan dalam bentuk santunan, tetapi juga dapat menjadi pijakan bagi keluarga pekerja untuk bangkit, produktif dan membangun kehidupan yang lebih mandiri.