RRI.CO.ID, Sorong – Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menjadi ruang bagi anggota MPR RI untuk menyerap aspirasi para guru, khususnya terkait penguatan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swiss Bell pada Sabtu, 8 Agustus 2026, tersebut diikuti Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal, bersama anggota MPR RI lainnya, di antaranya Toha dan Agung Gunandjar Sudarsa.

Dalam kegiatan tersebut, Agung Gunandjar Sudarsa menyampaikan materi mengenai Pancasila, sementara Robert Joppy Kardinal membawakan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kehadiran anggota MPR dari berbagai daerah pemilihan sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaring aspirasi masyarakat.

Robert mengatakan, forum tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan materi Empat Pilar, tetapi juga menggali berbagai masukan dari para guru yang nantinya dapat dibawa menjadi bahan pembahasan di tingkat MPR RI. Salah satu aspirasi yang cukup banyak disampaikan para guru adalah perlunya pengenalan kembali Pendidikan Moral Pancasila secara lebih fokus kepada peserta didik. “Banyak guru, hampir seluruh Indonesia, meminta supaya lebih dikenalkan kembali, lebih fokus lagi tentang PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Mereka ingin itu diaktifkan kembali,” ujar Robert.

Menurutnya, penguatan pendidikan moral dan karakter semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial oleh generasi muda. Robert menilai, derasnya arus informasi digital juga membawa tantangan bagi pembentukan karakter anak-anak, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi hingga berbagai informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan. “Yang kita takutkan anak-anak kita terpengaruh hoaks, intoleransi dan hal-hal yang membuat perpecahan di antara bangsa. Ini yang membuat sosialisasi terus dilakukan,” katanya.

Ia menjelaskan, guru memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Karena itu, para guru dilibatkan agar dapat berdiskusi langsung dengan anggota MPR sekaligus memperoleh bahan yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran. “Guru-guru kita libatkan supaya mereka punya kemampuan untuk berdiskusi dengan kita. Kita saling mencari informasi dan mereka bisa menggunakan untuk bahan mengajar. Karena kita membutuhkan mereka untuk mengajarkan anak-anak ini,” jelasnya.

Aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, lanjut Robert, akan menjadi bahan untuk dikaji di MPR RI dan dapat diteruskan kepada komisi terkait maupun pemerintah melalui lembaga yang memiliki kewenangan. Selain penguatan PMP, para guru juga menyampaikan persoalan lain yang ditemui di lingkungan pendidikan, salah satunya terkait kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar.

Robert mengungkapkan, seorang guru yang baru beberapa bulan mengajar di Kabupaten Biak Numfor menyampaikan keresahan mengenai masih adanya pengendara yang tidak menggunakan helm hingga berkendara melawan arah. Menanggapi aspirasi tersebut, Robert mendorong adanya kolaborasi antara kepolisian dengan sekolah untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. “Bisa kerja sama dengan Polda dengan Ditlantas untuk menyosialisasikan berkendara yang benar di sekolah-sekolah. Bukan hanya anak SMP dan SMA, bila perlu dari SD,” ujarnya.

Ia juga mendorong sekolah membuat aturan yang tegas terkait penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar. Menurutnya, siswa yang belum berusia 17 tahun belum memenuhi persyaratan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi. “Anak SMP berarti belum 17 tahun, tidak boleh pakai motor ke sekolah karena belum punya SIM,” tegasnya.

Robert berharap Sosialisasi Empat Pilar dapat terus menjadi ruang komunikasi dua arah antara anggota MPR RI dengan masyarakat. Menurutnya, masukan dari para guru penting untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Terutama, kata dia, dalam membentuk karakter generasi muda agar memiliki ketahanan terhadap berbagai pengaruh negatif di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital.