RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus memperluas program afirmasi pendidikan bagi anak-anak asli daerah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Program tersebut menjadi salah satu prioritas yang dibahas Pemkab Raja Ampat bersama Senator Muda Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan di Papua untuk selanjutnya diperjuangkan kepada pemerintah pusat.

Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam mengatakan, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan gratis hingga jenjang SMA dan SMK. Pemerintah daerah juga perlu menjamin keberlanjutan pendidikan mereka ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. “Kalau setelah SMA-SMK anak-anak kita ingin kuliah atau lanjut sekolah, biayanya dari mana” ujar Orideko.

Menurutnya, keterbatasan kuota afirmasi dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah perlu mengambil peran melalui program afirmasi daerah. Program tersebut ditujukan untuk membantu anak-anak Raja Ampat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sekaligus membuka peluang lebih besar bagi mereka mendapatkan pekerjaan di masa depan.

“Ini ada afirmasi dari pemerintah pusat, tetapi kuotanya terbatas. Karena itu kami sedang membuat afirmasi daerah untuk meng-cover anak-anak kita yang ingin sekolah supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan,” katanya.

Orideko menjelaskan, program afirmasi daerah mulai dijalankan pada 2025. Saat itu, Pemkab Raja Ampat mengalokasikan sekitar Rp5 miliar untuk membiayai mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Pembiayaan pemerintah daerah mencakup kebutuhan pendidikan seperti biaya semester dan pembangunan. Sementara biaya hidup mahasiswa masih menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing,” ungkapnya.

Untuk 2026, Pemkab Raja Ampat menargetkan anggaran afirmasi pendidikan meningkat menjadi sekitar Rp18 miliar. Penambahan anggaran tersebut disiapkan seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti program afirmasi.

Orideko menyebut jumlah penerima afirmasi pendidikan tahun ini telah mencapai lebih dari 500 orang dengan pilihan perguruan tinggi dan jurusan yang beragam.

Selain program afirmasi perguruan tinggi, Pemkab Raja Ampat juga melanjutkan program sekolah gratis. Kebijakan tersebut diperkuat melalui bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk sekolah-sekolah di wilayah Raja Ampat.

Program itu ditujukan untuk mengurangi berbagai pungutan yang dapat membebani orang tua siswa, bantuan tersebut diberikan kepada siswa di sekolah negeri maupun swasta.

Orideko menegaskan, jika masih ditemukan sekolah yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan kebijakan sekolah gratis, pemerintah daerah akan meminta Dinas Pendidikan menelusuri persoalan tersebut dan mencari solusi.

“Karena kita sudah sampaikan bahwa sekolah ini harus gratis. Presiden bicara sekolah gratis, gubernur bicara sekolah gratis, bupati bicara sekolah gratis. Kami coba supaya sekolah gratis ini bisa dilaksanakan,” tegasnya.

Ia berharap program pendidikan gratis dan afirmasi daerah dapat menjadi investasi jangka panjang bagi generasi muda Raja Ampat. “Dulu kami sekolah juga susah. Sekarang Tuhan sudah kasih kepercayaan kepada kita, masa anak-anak kita susah terus,” pungkasnya.