Velix Wanggai Ungkap 4 Klaster Strategis Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya

RRI.CO.ID, Sorong – Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Vernando Wanggai, menilai Papua Barat Daya perlu memperkuat konsolidasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan, terutama pada aspek regulasi, investasi, pendanaan kreatif, dan program strategis.

Hal itu disampaikan Velix dalam pertemuan bersama Anggota DPD RI dan para kepala daerah se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu 25 Juli 2026.

Menurutnya, kompleksitas persoalan di Tanah Papua membuat pemerintah perlu memilah isu strategis yang dapat diperjuangkan secara bersama di tingkat pusat.

"Kita harus memetakan, memilah, dan memilih hal-hal yang strategis. Hal-hal strategis inilah yang kita perjuangkan bersama, baik dari Komite, pimpinan DPD, maupun pimpinan DPR," ujar Velix.

Velix mengatakan, salah satu agenda utama yang menjadi perhatian Komite Eksekutif adalah penguatan regulasi. Hal ini penting karena Papua memiliki karakteristik otonomi khusus dan desentralisasi asimetris yang membutuhkan kebijakan berbeda dengan daerah lainnya.

Pertama, sektor pembangunan sumber daya manusia, yang mencakup pendidikan, sertifikasi guru, kesehatan, tenaga spesialis, hingga penguatan rumah sakit.

Kedua, sektor pelayanan dasar dan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, sumber daya air, transportasi, logistik, serta elektrifikasi kampung.

Ketiga, pengelolaan sumber daya alam, seperti pertambangan, perikanan, kehutanan, dan pertanahan.

"Klaster ini cukup berat karena menyangkut kewenangan kelautan, sumber daya air, pertanahan, dan kehutanan. Ini menjadi amunisi ketika kita memperkuat konsep revisi Undang-Undang Otsus maupun regulasi turunannya," jelasnya.

Sementara klaster keempat mencakup bidang politik, hukum, dan keamanan, termasuk kepegawaian, kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pendekatan teritorial, serta resolusi konflik.

Menurut Velix, keempat klaster tersebut tidak dapat ditangani Komite Eksekutif sendiri. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat di lapangan.

Selain regulasi, Velix menilai investasi menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya.

Dalam sektor sumber daya manusia, Komite Eksekutif mencatat sejumlah program yang dinilai strategis, seperti sekolah sepanjang hari (full day school) dan sekolah berasrama (boarding school).

Velix mengatakan, pemerintah daerah telah bergerak, tetapi masih terdapat tantangan berupa pola anggaran dan regulasi teknis di tingkat kementerian yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan daerah.

"Kita melihat aturan teknis di kementerian kadang masih menggunakan pola alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mendukung sekolah sepanjang hari maupun sekolah berasrama," ujarnya.

Sementara pada sektor infrastruktur, salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pembangunan koridor ekonomi sepanjang ruas jalan dari wilayah Papua Barat Daya menuju Bintuni.

Menurutnya, pembangunan jalan tidak boleh hanya dipandang sebagai konektivitas, tetapi juga harus diikuti dengan pengembangan kawasan ekonomi, permukiman, dan pusat-pusat pertumbuhan baru di sepanjang koridor tersebut.

Usulan pembangunan dermaga di Tambrauw juga masuk dalam catatan Komite Eksekutif untuk dikomunikasikan dengan kementerian terkait.

Velix menegaskan seluruh aspirasi dan usulan pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya akan dihimpun menjadi dokumen bersama untuk kemudian disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Langkah ini dilakukan agar pembahasan di tingkat pusat tidak kembali dimulai dari awal ketika dilakukan pertemuan lanjutan.

"Kami akan memberikan catatan kepada masing-masing kementerian. Jadi kalau ada pertemuan lanjutan, catatan dari kementerian sudah ada dan pembahasan tidak dimulai dari nol lagi," katanya.

Ia berharap sisa waktu 2026 dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan program yang masih memungkinkan disesuaikan dalam anggaran kementerian. Sementara itu, berbagai usulan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya harus mulai dipersiapkan sejak sekarang.

"Karena satu semester sudah berjalan, kita harus melihat apa yang bisa dioptimalkan dalam enam bulan tersisa dan bagaimana menyiapkan perencanaan untuk 2027 ke depan," pungkasnya.