Kapolda PBD Tekankan Komunikasi dan Kehadiran Polisi di tengah Masyarakat

RRI.CO.ID, Sorong – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Daya Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru menilai komunikasi yang terbangun antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak selalu harus diselesaikan dengan pendekatan penindakan. Kehadiran aparat untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat dinilai penting agar persoalan dapat dipahami sejak awal dan ditangani secara tepat.

Hal itu disampaikan Yulius saat menghadiri pertemuan bersama Anggota DPD RI sekaligus Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) Velix Vernando Wanggai dan para kepala daerah se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu 25 Juli 2026.

Kapolda mengatakan, dirinya berupaya hadir langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat. Kehadiran tersebut, kata dia, bukan semata-mata untuk memenuhi undangan, melainkan menjadi kesempatan untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

“Mendengarkan informasi dan keluhan masyarakat merupakan bagian dari pelayanan kepolisian. Karena itu saya berkomitmen, selama memungkinkan, saya akan hadir langsung tanpa diwakilkan agar komunikasi dapat terjalin dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai komunikasi yang buruk dapat memicu persoalan yang lebih besar. Sebaliknya, komunikasi yang berjalan baik dapat menjadi jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

“Banyak masalah yang bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik, tetapi banyak juga persoalan yang menjadi lebih buruk akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik,” katanya.

Yulius bahkan mengaku kerap melakukan peninjauan langsung ke lapangan sebelum melaksanakan kunjungan resmi ke suatu daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sebenarnya sekaligus menyerap informasi langsung dari masyarakat.

Baginya, informasi dari lapangan penting sebagai bahan dalam menentukan langkah maupun kebijakan kepolisian.

Di sisi lain, Kapolda menegaskan bahwa kepolisian tetap memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi salah satu fondasi agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal.

“Pembangunan mungkin sudah diperjuangkan, termasuk dari sisi anggaran. Namun apabila daerahnya tidak aman, maka pembangunan tidak akan terjadi,” tegasnya.

Karena itu, Polda Papua Barat Daya menyatakan kesiapan untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah sepanjang berkaitan dengan upaya menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di wilayah masing-masing.

Yulius menegaskan dirinya akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Ia ingin kepolisian tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga ikut memahami dinamika masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.

“Saya siap menjadi pendengar yang baik untuk kemudian melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang diperlukan dalam mendukung pembangunan di wilayah Papua Barat Daya,” pungkasnya.