Draft RAD Disabilitas ke Biro Hukum, Siap Ditetapkan Jadi Pergub

RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas. Saat ini, dokumen tersebut telah memasuki tahap akhir setelah diserahkan kepada Biro Hukum untuk diproses menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).

Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud) Bapperida Papua Barat Daya, Flora Kareth, mengatakan penyusunan RAD Disabilitas telah dimulai sejak 2024 melalui sejumlah tahapan yang melibatkan pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat.

"Baru pada Selasa, 7 Juli, kami menyerahkan draft dokumen RAD Disabilitas kepada Biro Hukum. Selanjutnya dokumen tersebut akan diproses untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur," ujarnya.

Flora menjelaskan, penyusunan RAD diawali dengan pembentukan tim koordinasi pada Mei 2024, dilanjutkan kolaborasi bersama Yayasan Bicara dan sejumlah NGO pada Juli 2025.

Tahapan berikutnya berupa workshop penyusunan RAD dilaksanakan pada September hingga Oktober 2025 dengan dukungan Yayasan SKALA dan Yayasan Bicara, kemudian dilanjutkan workshop finalisasi serta konsultasi publik pada Maret 2026.

Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan menjadi faktor penting dalam penyusunan dokumen tersebut.

Flora berharap lahirnya RAD Disabilitas akan menjadi dasar bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas.

Selain itu, dokumen tersebut diharapkan menjadi salah satu indikator yang mendukung Papua Barat Daya memperoleh penghargaan atas komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

"Seluruh proses ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama seluruh mitra untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh pelayanan dan perhatian yang lebih baik," tutupnya.