DPRP PBD Dorong Penambahan Kuota ADEM dan Pengawasan Berkala Terhadap Siswa

RRI.CO.ID, Sorong – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi IV DPR Papua Barat Daya, David Sedik, mendorong penambahan kuota Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi siswa asal Papua Barat Daya. Ia juga meminta pemerintah provinsi melakukan pengawasan secara berkala terhadap peserta didik yang menempuh pendidikan di luar Papua.

David Sedik menjelaskan bahwa program afirmasi yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut merupakan langkah strategis dalam menyiapkan generasi Papua untuk menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. "Dari yang saya lihat, penerima beasiswa ini hampir seluruhnya adalah orang asli Papua. Ini menjadi kerinduan masyarakat Papua Barat Daya, bagaimana menjawab tantangan pendidikan dan menyiapkan generasi Papua menuju tahun 2045," ujarnya. Saat diwawancarai, Jumat 3 Juli 2026.

Ia menilai Program ADEM merupakan program yang sangat baik karena memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah terbaik di Pulau Jawa dengan pembiayaan penuh dari pemerintah pusat. David berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal dengan mempersiapkan diri, baik secara mental maupun fisik. "Program afirmasi ini bertujuan mempersiapkan orang Papua untuk menjawab tantangan masa depan dan meningkatkan daya saing mereka," katanya.

David mengungkapkan, Komisi IV DPR Papua Barat Daya sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengecek secara langsung pelaksanaan program tersebut, termasuk perkembangan siswa asal Papua Barat Daya yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kementerian, para siswa asal Papua Barat Daya dinilai memiliki kemampuan akademik yang baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. "Kami juga meminta penambahan kuota untuk Papua Barat Daya. Harapannya setiap kabupaten dan kota bisa mendapatkan sekitar 20 hingga 25 kuota siswa," ujarnya.

Selain mendorong penambahan kuota, DPR Papua Barat Daya juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap para peserta Program ADEM. "Kami berharap ada monitoring setiap tiga bulan atau enam bulan sekali untuk melihat perkembangan anak-anak kita di sana, bagaimana proses belajar mereka, bagaimana nilainya, dan apa saja kendala yang dihadapi," kata David.

Ia menegaskan, bahwa masih adanya peserta Program ADEM yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Berdasarkan laporan yang diterima, dari 83 siswa yang mengikuti program pada angkatan sebelumnya, sekitar 11 orang dilaporkan tidak berhasil menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan proses seleksi secara lebih ketat agar peserta yang diberangkatkan benar-benar siap secara mental, akademik, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. "Ini kesempatan emas karena seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Karena itu, seleksi harus dilakukan secara baik agar anak-anak yang berangkat benar-benar siap dan bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik," pungkasnya.