RRI.CO.IS, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan skema khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menilai masyarakat di wilayah 3T justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan intervensi pemenuhan gizi, namun hingga kini pelaksanaan Program MBG di daerah tersebut belum berjalan optimal.

Menurut Ahmad, standar operasional yang diterapkan saat ini masih menjadi tantangan bagi investor untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T karena jumlah penerima manfaat relatif sedikit dan kondisi geografis cukup sulit dijangkau.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan agar pengelolaan Program MBG di wilayah 3T dapat diserahkan langsung kepada sekolah berasrama maupun pondok pesantren yang telah memiliki fasilitas penyediaan makanan.

"Usulan ini akan kami sampaikan kepada Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T lebih efektif dan masyarakat yang paling membutuhkan dapat segera terlayani," ujarnya.

Ahmad menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Namun, tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar manfaat program dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di daerah terpencil.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan, mulai dari sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

SPPG yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenai penghentian operasional sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.

"Kami ingin pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan mamsyarakat dan kualitas pelayanannya m meningkat," pungkasnya.